Jakarta, CNN Indonesia — Sidak Ombudsman ke Lapas Sukamiskin beberapa waktu lalu menjadi sorotan usai muncul fakta bahwa sel Setya Novanto dikategorikan banyak pihak mewah dan lebih luas dari kamar narapidana lain. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun diminta mundur terkait permasalahan tersebut.
Hal serupa diungkapkan akademisi hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Dia percaya sistem dan program pembenahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyakaratan (PAS) sudah baik. Namun implementasi di Sukamiskin belum optimal, karena di dalamnya terdapat sejumlah narapidana korupsi yang notabene mantan petinggi lembaga negara. Setnov contohnya, yang merupakan eks Ketua DPR.
“Aturan sudah jelas, programnya bagaimana sudah jelas. Tapi bagaimana ketika sistem itu dijalankan menyangkut orang-orang besar. Lengkap pimpinan lembaga tinggi negara di situ. Ketua DPR ada, Ketua MK ada, bekas Menkumham ada. Nah sekarang bagaimana orang-orang (petugas) lapas itu menghadapi orang besar itu,” ujar Asep dalam acara CNN Indonesia TV, Minggu (16/9).
Menurut Asep, Menkumham Yasonna wajib bertanggungjawab atas permasalahan narapidana kasus korupsi, seperti Setnov, yang memiliki kamar mewah ketimbang narapidana kasus-kasus pidana lain, misalnya kasus pencurian.
Fakta itu menimbulkan mosi tidak percaya kepada Kemenkumham perihal perbedaan terhadap narapidana. Mengingat, dia menegaskan sekali lagi, bahwa Sukamiskin banyak diisi oleh narapidana yang dulunya memiliki pengaruh atas jabatan yang diemban.
“Lapas ini berulang kejadian (fasilitas mewah), ini menyangkut orang-orang berpengaruh. Ini menyangkut ketidakkepercayaan masyarakat pada Kemenkumham. Menterinya saya tidak percaya, teman-teman sudah minta mundur tuh Yasonna itu. Karena apa? Sistem sudah jelas, programnya diakui,” kata dia.
Menurut dia pembenahan menyeluruh perlu dilakukan. Kesuksesan program pembenahan di Sukamiskin nantinya bakal menjadi patokan pembenahan di lapas-lapas lain. Bagaimana Kemenkumham harus bisa membuat narapidana orang-orang berpengaruh ini menjadi ‘kecil’ dan sama perlakuannya dengan narapidana kasus pidana lain.
“Bagaimana pelaksanaan program warga binaan di Sukamiskin ini berhasil, maka di lapas lain pasti berhasil. Itu saja patokannya. Bagaimana orang besar ini dikecilkan,” ucapnya.
Tak cuma soal pembenahan lapas, Asep pun mengusulkan agar narapidana korupsi ditempatkan di Lapas Gunung Sindur, Sentul, Jawa Barat untuk beberapa waktu tertentu. Atau narapidana korupsi di Sukamiskin dilakukan program bertukar kamar dengan narapidana kasus kecil agar timbul asas keadilan yang sama di mata hukum.
“Saya menunggu tukaran kamar. Jadi Setya Novanto di kamar pencuri, pencuri di kamar Setya Novanto. Kedua saya menunggu Yasonna turun,” kata Asep mengakhiri kesimpulannya.
Baca Juga : NasDem: Pakta Integritas Prabowo-Ijtimak Ulama Intervensi Hukum
