Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim selama 10 tahun berkuasa pada 2004-2014, dia tak pernah mengintervensi hukum atas nama kekuasaan, apalagi kata dia mencampur kepentingan politik dalam penegakan hukum dan keadilan.
“Kita melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih,” kata SBY dalam pidato politik yang dia sampaikam saat perayaan HUT Demokrat ke-17 di Jakatta Theater, Senin (17/9).
“Satu hal yang kita pegang teguh, tidak ada intervensi kekuasaan dan campur tangan politik dalam penegakan hukum dan keadilan,” lanjut SBY.
Dia juga menyebut pada masa pemerintahannya sangat menjunjung pada kehidupan demokrasi. Kebebasan rakyat, termasuk kebebasan pers sangat dihargai.
“Saya berikan ruang yang bebas pada civil society. Saya yakin negara ini akan makin baik kalau semua pihak diberikan ruang yang cukup untuk berekspresi dan berpartisipasi,” katanya.
Dikatakan SBY, esensi dari politik yang beradab adalah kekuasaan yang amanah dan tidak korup. Dalam arti, kata SBY, tidak disalahgunakannya kekuasaan dan terjaminnya hak-hak politik rakyat termasuk kebebasan berbicara, demokrasi yang tertib, tidak anarkis dan taat pada pranata hukum.
“Kehidupan politik yang baik bebas dari represi kekuasaan terhadap rakyatnya. Sementara, rakyat dengan dalih kebebasan juga tidak boleh melakukan tindakan melawan hukum serta mengganggu ketertiban dan keamanan publik,” kata dia.
Menurut SBY, saat ini Indonesia terus membangun politik dan demokrasi yang makin matang, makin berkualitas dan akhirnya makin beradab.
“Kita juga terus diuji apakah dalam perjalanan bangsa ini, termasuk pemilu yang akan kita laksanakan, politik dan demokrasi yang beradab itu dapat kita jaga dan kembangkan,” katanya.
Menjelang pemilihan umum 2019, SBY mengatakan politik akan makin memanas.
“Banyak godaan dan ujian yang akan kita hadapi. Negara kembali akan diuji apakah Pemilu 2019 ini dapat berlangsung secara damai, adil dan demokratis. Peaceful, free and fair election,” kata SBY.
“Apakah untuk meraih kemenangan dalam pemilu, ada yang tergoda menghalalkan segala cara. Termasuk menyalahgunakan kekuasaan, melanggar Undang-Undang serta menghalang-halangi pihak lain untuk menjalankan kampanye pemilu yang semestinya,” tanya SBY.
Baca Juga : Diperbolehkan MA, Golkar Dan Hanura Tetap Usung Mantan Koruptor
