Suara.com – Vladimir Putin boleh jadi merupakan Presiden yang begitu disegani di kancah internasional. Namun hal tersebut ternyata tak lantas membuat masyarakat gentar untuk melakukan protes saat Putin melakukan pelanggaran hukum, bahkan yang ringan sekalipun. Seperti yang satu ini. Dilansir dari Visordown, Vladimir Putin dikabarkan mendapatkan tuntutan oleh masyarakat Rusia karena urusan cukup sepele. Tuntutan...Read More

okezone.com – BILA membahas persidangan, kasus tuntutan tidak pernah dapat dilepaskan. Dari laporan perbuatan tidak menyenangkan hingga masalah utang piutang acap kali berakhir di meja hijau. Namun ada saja kasus yang tergolong aneh yang ditangani pengadilan. Berikut ini lima kasus persidangan teraneh yang pernah terjadi, sebagaimana dikutip dari List 25: 1. Polwan Tuntut Rp26 Miliar...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, Islamisasi hukum nyaris tidak dikritik di Brunei, tidak seperti di negara tetangga Malaysia. Hal ini menurutnya disebabkan karena tiga elemen yang disebutnya unik, yang mengakibatkan kurangnya wacana internal yang bisa diperdebatkan. Kerstin Steiner, Associate Professor dan Direktur (Internasional) di La Trobe School, La Trobe University di Melbourne, Australia, dalam artikelnya ‘The State of Islam...Read More

Jakarta, medcom.id : Anggota DPR RI Didik Mukrianto membahas peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum antikorupsi untuk mencapai tujuan negara hukum (rechtsstaat). Didik menilai secara konstitusional kedudukan KPK dalam negara hukum tidak dapat terbantahkan, meskipun keberadaannya tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Pentingnya KPK sangat jelas dan tidak dapat diingkari. Karena proses...Read More

Konsolidasi Kongres Advokat Indonesia Konsolidasi Kongres Advokat Indonesia sekaligus persiapan PKPA dan Ujian Advokat berbasis komputer | TSH | Batik by Merah Putih Indonesia Baca Juga : Perppu KPK, Presiden Tunggu Putusan MKRead More

JAKARTA, FaktualNews.co — Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD mengatakan presiden Joko Widodo tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). VOA Indonesia melansir, Mahfud MD menjelaskan Presiden Jokowi belum mau mengeluarkan Perppu KPK, karena UU KPK sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Kata Mahfud, presiden berpandangan kurang etis jika dirinya mengeluarkan Perppu berbarengan dengan gugatan...Read More

JawaPos.com – Komisi Yudisial (KY) menyatakan 13 orang calon hakim agung berhasil lolos pada tahap tiga yakni seleksi kesehatan dan kepribadian. Mereka diwajibkan mengikuti seleksi wawancara pada Selasa-Kamis, 12-14 November 2019. “Para calon hakim agung akan mengikuti seleksi wawancara pada Selasa-Kamis, 12-14 November 2019 di Gedung KY, Jakarta,” kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Aidul Fitriciada...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG — Partai Komunis China mengatakan akan menyempurnakan sistem pemilih pemimpin Hong Kong setelah berbulan-bulan protes antipemerintah, Selasa (5/11). Partai itu akan mendukung wilayah administrasi khusus bagi Hong Kong. Wilayah yang diberikan Inggris ke China tahun 1997 ini, menurut Partai Komunis China, telah berhadapan dengan perilaku separatis yang keras. Mereka tidak akan mentoleransi...Read More

Jakarta, Detik.com – Setelah melantik kabinetnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendengungkan omnibus law sebagai kunci Indonesia maju. Sebelumnya, ia menyebut hal itu dalam pidato pelantikannya. Di dunia hukum, omnibus law dikenal sebagai UU sapu jagat sebagai sebuah loncatan revolusi hukum. Apa itu? Saat ini, 62 ribu regulasi yang tersebar di berbagai lembaga membuat pembangunan...Read More

Realitarakyat.com – Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai vonis bebas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Eks Dirut PT PLN Sofyan Basir sebagai bentuk dinamika yang sehat dalam perjalanan negara hukum yang demokratis sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Ada kalah dan menang dalam putusan hakim, ada vonis bersalah dan vonis bebas...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rahman menyatakan sangat mungkin pensiunan penegak hukum menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023. Fadjroel menyebut tak masalah karena para penegak hukum itu sudah pensiun. “Sangat dimungkinkan. Kan kalau pensiun boleh dong masuk ke dalamnya. Tentu yang tidak aktif,” kata Fadjroel di Kompleks...Read More

Jakarta, detik.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih langsung Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk pertama kalinya. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta Jokowi menunjuk orang yang berpengalaman di bidang hukum. “Cari orang yang berpengalaman di bidang hukum, punya experience di bidang hukum. Bisa saja mantan KPK, bisa saja mantan komisioner, tentu punya pengetahuan dan...Read More