JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta institusi penegak hukum meningkatkan kapabilitas dan kompetensi memahami kejahatan korporasi. Hal ini kata Bambang, penting dilakukan institusi penegak hukum, menyusul kejahatan korporasi yang terjadi di tubuh PT Jiwasraya dan PT Asabri. “Pola pengungkapan kasus dugaan korupsi di tubuh PT Jiwasraya dan PT Asabri cukup telak menggambarkan kelemahan...Read More

JAKARTA, validnews.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menanggapi santai laporan tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Dewa Pengawas KPK. Dia menegaskan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh lembaga yang dipimpinnya dalam menangani kasus korupsi sudah sesuai peraturan perundang-undangan. “Semua aktivitas yang dilakukan oleh kami adalah sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Firli di...Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Hukum PDI Perjuangan sempat menemui dan melapor ke Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aksi penyelidik yang hendak menyegel kantor DPP PDIP yang diduga berhubungan dengan kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Terkait hal itu, Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menegaskan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya sudah...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membentuk tim hukum untuk mengkaji kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyeret caleg PDIP Harun Masiku. Tim hukum DPP PDIP ini dikoordinasikan kader PDIP I Wayan Sudirta. Wakilnya adalah Yanuar Wasesa. Kemudian anggota tim hukumnya yakni; Nuzul Wibawa, Krisna Murti, Paskaria Tombi,...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test enam calon hakim agung Mahkamah Agung (MA) di Komisi III DPR akan digelar pada 21-22 Januari 2020. Diketahui, ada enam nama calon hakim agung yang sudah diserahkan KY ke DPR. Mereka adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Soesilo, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi...Read More

Jakarta, Beritasatu.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengaku tak akan membela diri dalam persidangan pemeriksaan etik terhadapnya yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sidang pemeriksaan etik Wahyu Setiawan digelar DKPP di KPK, Rabu (15/1/2020). “Enggak lah (persiapan pembelaan), ya wajar saja, saya juga gak ngerti ya ditanya apa. Tetapi intinya saya...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penarikan barang leasing kepada kreditur tak boleh dilakukan sepihak melainkan harus melalui pengadilan. Hal ini telah diputuskan dalam sidang pengucapan putusan di MK, 6 Januari lalu. “Dalam putusan menyatakan tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi...Read More

Jakarta, medcom.id: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyerahkan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diproses oleh penegak hukum. Saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah memeriksa intensif enam mantan petinggi Jiwasraya terkait kasus gagal bayar tersebut. “Kalau kasus itu biarlah proses hukum yang berjalan. Kan sedang ditangani kejaksaan, silakan saja,” ujar...Read More

AKURAT.CO, Lima negara yang warganya tewas saat menumpangi pesawat Ukraina yang ditembak jatuh oleh militer Iran, Rabu (8/1), akan melakukan pertemuan di London pada Kamis untuk membahas tindakan hukum. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Ukraina Vadim Prystaiko di sela-sela kunjungan resmi ke Singapura pada hari Senin (13/1/2020). Negara-negara yang sedang berduka tersebut akan membahas...Read More

Cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, tetapi atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait sertifikat jaminan fidusia yang...Read More

Gaji partner mencapai Rp2,2 miliar per tahun. Sementara gaji associate Rp350 juta hingga Rp1,3miliar per tahun. Industri jasa hukum tahun 2019 tampak masih menunjukkan penghasilan yang memuaskan. Para lawyer dengan posisi associate bisa mengantongi gaji Rp29juta hingga Rp108juta per bulan (gross). Tentu saja posisi partner akan lebih besar lagi nilainya. Data tertinggi untuk gaji partner...Read More

hukumonline.com – Kritik terhadap pemerintah melakukan deregulasi melalui mekanisme omnibus law tak hanya datang dari kalangan buruh, tapi juga lembaga bantuan hukum. Pasalnya, pemerintah saat ini tengah sibuk merumuskan dan membahas sejumlah RUU Omnibus Law, seperti RUU Cipta Lapangan Kerja; RUU Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); RUU tentang Perpajakan; dan RUU tentang Perpindahan Ibukota...Read More