REPUBLIKA.CO.ID, Islamisasi hukum nyaris tidak dikritik di Brunei, tidak seperti di negara tetangga Malaysia. Hal ini menurutnya disebabkan karena tiga elemen yang disebutnya unik, yang mengakibatkan kurangnya wacana internal yang bisa diperdebatkan. Kerstin Steiner, Associate Professor dan Direktur (Internasional) di La Trobe School, La Trobe University di Melbourne, Australia, dalam artikelnya ‘The State of Islam...Read More

Jakarta, medcom.id : Anggota DPR RI Didik Mukrianto membahas peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum antikorupsi untuk mencapai tujuan negara hukum (rechtsstaat). Didik menilai secara konstitusional kedudukan KPK dalam negara hukum tidak dapat terbantahkan, meskipun keberadaannya tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Pentingnya KPK sangat jelas dan tidak dapat diingkari. Karena proses...Read More

Konsolidasi Kongres Advokat Indonesia Konsolidasi Kongres Advokat Indonesia sekaligus persiapan PKPA dan Ujian Advokat berbasis komputer | TSH | Batik by Merah Putih Indonesia Baca Juga : Perppu KPK, Presiden Tunggu Putusan MKRead More