Bisnis.com, JAKARTA – Musisi sekaligus penyanyi Melly Goeslaw kini tengah ramai dibicarakan di media sosial, pascakasus bullying atau perundungan yang dialaminya. Karena pengalamannya itu, Melly meminta semua korban perundungan untuk angkat bicara dan membela dirinya sendiri dari pelakunya. Dalam sebuah unggahan video di laman Instagram-nya hari ini, penyanyi 45 tahun itu berpesan kepada para pengikutnya...Read More

Jakarta, Gatra.com – Ketua Umum (Ketum) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Fauzie Yusuf Hasibuan, mengatakan, pada era 4.0 ini advokat harus berperan serta dalam menyosialisasikan berbagai hal tentang hukum kepada masyarakat agar publik melek hukum. Fauzie dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11), menyampaikan, agar bisa memberikan pemahaman tentang hukum secara komprehensif, maka advokat atau lawyer harus piawai...Read More

Kupang, Gatra.com – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) membantah tudingan GP Ansor, membiarkan pergerakan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kota Kupang dan sekitarnya. “Kami terus memantau dan mengikuti kegiatan, pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kota Kupang dan sekitarnya. Kalau mereka masih beraktivitas pasti kami tindak, bubarkan. Oknum yang menggerakan pasti kami akan...Read More

INDOPOLITIKA.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, sebagai menko yang membawahi 10 kementerian dan 7 lembaga nonkementerian, ada banyak program, dan kegiatan di bidang polhukam tersebut. Secara garis besar, Kemenko Polhukam berupaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang sekarang jadi catatan publik, yakni yang terjadi di masa lalu dan...Read More

INDOZONE.ID – Sebagaimana dilansir dari laman Daily Mail, pria bernama Mukhlis ini dikenal sebagai pencetus hukuman cambuk di Aceh. Ia membantu merancang undang-undang khusus tentang perzinaan. Diketahui, Mukhlis merupakan bagian dari Dewan Ulama Aceh yang ikut membantu merancang undang-undang syariah yang menhukum para pezina. Dalam undang-undang tersebut diperintahkan bagi para pezina untuk dicambuk di depan...Read More

wartakota – Lembaga Sinergi Kawal BUMN mendukung penuh pernyataan Presiden Joko Widodo agar aparat hukum tidak mencari-cari kesalahan investor, pelaku usaha hingga BUMN agar iklim investasi dan usaha nasional dapat tumbuh dengan baik. Pernyataan ini disampaikan Peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan dalam siaran pers yang diterima redaksi. Willy menyatakan perlu komitmen semua pihak guna...Read More

JAKARTA, poskota – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkumham) akan menandatangani Memorandum Of Cooperation (MoC) dalam bidang hukum dengan Kementerian Kehakiman Republik Demokrasi Rakyat Laos pada 4 November 2019 mendatang di Jakarta. Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo R Muzhar mengatakan MoC yang segera ditandatangani Indonesia...Read More

Merdeka.com – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum HAM akan menandatangani Memorandum Of Cooperation (MoC) dalam bidang hukum dengan Kementerian Kehakiman Republik Demokrasi Rakyat Laos pada 4 November 2019 mendatang di Jakarta. Dirjen AHU Cahyo R Muzhar mengatakan MoC yang segera ditandatangani Indonesia dengan Laos untuk memperkuat hubungan kerja sama...Read More

Jakarta, detik.com – Menko Polhukam Mahfud Md menyebut penuntasan kasus HAM dan peningkatan performa aparat penegak hukum menjadi tugas utama untuk dikerjakan. Paparan program ini disampaikan Mahfud Md dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi di Istana. “Pertama, penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang sekarang jadi catatan kita dan catatan publik yang secara garis besar dibagi...Read More

Merdeka.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan perangkat hukum memberi jaminan kepada investor, pelaku industri demi kelancaran program strategis pemerintah. Jokowi meminta Menko Polhukam, Kapolri dan Jaksa Agung memberi jaminan hukum bagi para pelaku usaha. Secara tegas Jokowi tak ingin penegak hukum justru dimanfaatkan mafia. “Saya ngomong apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum...Read More

Jakarta, medcom.id: Kesadaran hukum bagi pegawai pemerintahan sangatlah penting. Selain sebagai bekal dalam melaksanakan pemerintahan, juga menjadi landasan dalam bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyadari hal itu. Kemudian, digagaslah kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Sekretaris Direktorat Jenderal...Read More

jpnn.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi punya harapan tersendiri bagi Komjen Idham Azis jika nanti telah resmi memimpin Korps Bhayangkara. Pesan utama KPK adalah mengungkap kasus Novel Baswedan yang hingga kini masih misterius. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Tim Teknis Polri yang kembali diberi waktu selama tiga bulan, yang jatuh tempo pada...Read More