wartakota – Lembaga Sinergi Kawal BUMN mendukung penuh pernyataan Presiden Joko Widodo agar aparat hukum tidak mencari-cari kesalahan investor, pelaku usaha hingga BUMN agar iklim investasi dan usaha nasional dapat tumbuh dengan baik.
Pernyataan ini disampaikan Peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan dalam siaran pers yang diterima redaksi. Willy menyatakan perlu komitmen semua pihak guna mendukung program investasi yang baik bagi negara, agar ada kepastian dalam berusaha.
“Sinergi Kawal BUMN concern terhadap upaya-upaya untuk mendorong penguatan BUMN agar terus menjadi pilar pembangunan ekonomi nasional selain swasta”. Ujar Willy.
Apa yang menjadi komitmen Presiden Jokowi terhadap kepastian berinvestasi menurut kami harus didukung secara sungguh-sungguh.
Sebelumnya, Sinergi Kawal BUMN menyampaikan rasa prihatin atas munculnya persoalan yang terjadi antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT KCN dalam kasus pelabuhan Marunda Jakarta.
PT KCN dinilai banyak melanggar perjanjian kerjasama antara lain soal setoran dividen yang tak dibayar sejak 2015 kepada PT KBN. Selain itu, dalam konsesi pengelolaan pelabuhan Marunda yang dirancang selama 70 tahun, potensi kerugian negara mencapai 50 triliun rupiah.
Sinergi Kawal BUMN menilai perlu itikad baik semua pihak, tidak hanya pemerintah, akan tetapi juga pihak swasta agar iklim investasi yang sehat dapat terwujud.
Sinergi Kawal BUMN juga mendukung langkah pengembangan Kawasan Industri Takalar, Sulawesi Selatan yang di inisiasi PT. KBN, Kemenperin serta Kemenko Perekonomian sebagai road map pengembangan industri kawasan nusantara.
Rapat Terbatas Pertama
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu (30/10/2019).
Rapat terbatas yang membahas soal program dan kegiatan di bidang perekonomian tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta.
Jokowi menekankan lagi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beserta menteri-menteri lain yang berada di bawah koordinasinya mengenai kondisi perekonomian global belakangan ini,
Jokowi menyebut saat ini Indonesia harus dapat mengantisipasi segala kemungkinan dengan meningkatkan ekspor, melakukan substitusi barang-barang impor, dan meningkatkan investasi yang masuk ke Tanah Air.
“Oleh sebab itu, saya sudah menyampaikan baik kepada Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Perdagangan, kepada Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri,Sudah saya sampaikan secara khusus bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan harus kita lakukan secara terus-menerus tanpa henti,” ujarnya.
Menurut dia banyak investor yang sudah antre untuk masuk, tapi karena kepastian hukumnya diragukan, akhirnya mereka tak bisa merealisasikan investasinya.
“Para pelaku usaha dan investor dalam negeri termasuk BUMN yang banyak ketakutan dengan aparat hukum tolong juga jangan sampai terjadi dicari-cari kesalahan, digigit-gigit sehingga program-program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan,” kata dia.
Hadir dalam rapat ini Menkopolhukam Mahfud MD, Plt Kapolri Komjen Ari Dono, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Namun, pimpinan KPK tak terlihat hadir di dalam rapat meski mendapat perintah yang sama dari Jokowi.
“Saya ngomong apa adanya, jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progressnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi,” sambung Jokowi.
Baca Juga : Indonesia-Laos Segera Tandatangani MoC dalam Bidang Hukum