Ratas di Istana, Mahfud Bicara Prioritas Penuntasan Kasus HAM-Penegakan Hukum

Ratas di Istana, Mahfud Bicara Prioritas Penuntasan Kasus HAM-Penegakan Hukum

Jakarta, detik.com – Menko Polhukam Mahfud Md menyebut penuntasan kasus HAM dan peningkatan performa aparat penegak hukum menjadi tugas utama untuk dikerjakan. Paparan program ini disampaikan Mahfud Md dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi di Istana.

“Pertama, penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang sekarang jadi catatan kita dan catatan publik yang secara garis besar dibagi dua, pelanggaran HAM di masa lalu dan pelanggaran HAM di masa sekarang,” kata Mahfud Md di kompleks Istana, Kamis (30/10/2019).

Kedua, peningkatan performa penegak hukum, yakni Kejagung dan Polri. Dua institusi tersebut, menurut Mahfud Md ,akan meningkatkan profesionalitas dan kedisiplinan.

“Tidak boleh ada penegak hukum atau oknum penegak hukum yang bermain mata, berkolusi dengan orang di luar lembaga penegak hukum untuk satu, beberapa perkara. Mungkin ini sederhana tapi penting untuk penegakan hukum ke depannya,” tegas Mahfud.

Dalam ratas juga dibahas mengenai program deradikalisasi. Menko PMK Muhadjir Effendy menurut Mahfud berperan dalam keahanan ideologis. Sedangkan Mahfud di bidang Polhukam terkait situasi keamanan.

“Kita bersepakat bahwa kita bicara radikalisme bukan menuju kelompok agama tertentu. Radikalisme ya radikalisme suatu kelompok atau paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan dan kemudian merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak berpikiran bernegara seperti ini, berkonstitusi seperti ini salah,” papar Mahfud.

Selain itu, dipaparkan juga mengenai rencana revisi UU Pemilu yang akan masuk Prolegnas. Ditargetkan revisi UU Pemilu masuk Proelgnas 2020

“Sehingga (tahun) 2022 paling nggak semua bisa selesai. Dalam 2023, dua tahun sebelum pemilu bisa selesai. Aturan mainnya,” sambung Mahfud Md.

Baca Juga : Presiden Jokowi Akan ‘Gigit’ Mafia yang Membajak Penegak Hukum

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024