Ratas di Istana, Mahfud Bicara Prioritas Penuntasan Kasus HAM-Penegakan Hukum

Ratas di Istana, Mahfud Bicara Prioritas Penuntasan Kasus HAM-Penegakan Hukum

Jakarta, detik.com – Menko Polhukam Mahfud Md menyebut penuntasan kasus HAM dan peningkatan performa aparat penegak hukum menjadi tugas utama untuk dikerjakan. Paparan program ini disampaikan Mahfud Md dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi di Istana.

“Pertama, penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang sekarang jadi catatan kita dan catatan publik yang secara garis besar dibagi dua, pelanggaran HAM di masa lalu dan pelanggaran HAM di masa sekarang,” kata Mahfud Md di kompleks Istana, Kamis (30/10/2019).

Kedua, peningkatan performa penegak hukum, yakni Kejagung dan Polri. Dua institusi tersebut, menurut Mahfud Md ,akan meningkatkan profesionalitas dan kedisiplinan.

“Tidak boleh ada penegak hukum atau oknum penegak hukum yang bermain mata, berkolusi dengan orang di luar lembaga penegak hukum untuk satu, beberapa perkara. Mungkin ini sederhana tapi penting untuk penegakan hukum ke depannya,” tegas Mahfud.

Dalam ratas juga dibahas mengenai program deradikalisasi. Menko PMK Muhadjir Effendy menurut Mahfud berperan dalam keahanan ideologis. Sedangkan Mahfud di bidang Polhukam terkait situasi keamanan.

“Kita bersepakat bahwa kita bicara radikalisme bukan menuju kelompok agama tertentu. Radikalisme ya radikalisme suatu kelompok atau paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan dan kemudian merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak berpikiran bernegara seperti ini, berkonstitusi seperti ini salah,” papar Mahfud.

Selain itu, dipaparkan juga mengenai rencana revisi UU Pemilu yang akan masuk Prolegnas. Ditargetkan revisi UU Pemilu masuk Proelgnas 2020

“Sehingga (tahun) 2022 paling nggak semua bisa selesai. Dalam 2023, dua tahun sebelum pemilu bisa selesai. Aturan mainnya,” sambung Mahfud Md.

Baca Juga : Presiden Jokowi Akan ‘Gigit’ Mafia yang Membajak Penegak Hukum

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024
Amanat Undang-undang, 39 Advokat Diangkat Dalam Sidang DPP Kongres Advokat Indonesia
January 29, 2024
Presiden KAI: Menunjukkan BAS Tiap Sidang Tidak Selaras Dengan Digitalisasi di Mahkamah Agung
December 18, 2023
Presiden KAI Dr. Tjoetjoe Tegaskan Advokat JM Diduga Pelaku Asusila Tak Terdaftar Anggota Kongres Advokat Indonesia
December 13, 2023