Tindakan tegas Polri terhadap mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dengan menetapkan tersangka narkoba patut diapresiasi. Tindakan itu sesuai Pasal 23 ayat (7) KUHAP baru yang mengatur bahwa setiap penegak hukum yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan saksi etik, administrasi, dan juga pidana. “Langkah cepat Polri terhadap respons aduan masyarakat soal perilaku oknum yang...Read More

Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Kalimantan Timur sukses menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Penerapan dan Permasalahan KUHP dan KUHAP Baru” di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (12/2). Forum strategis ini digelar sebagai respons proaktif terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Acara ini menjadi wadah...Read More

Dewan Pimpinan Daerah Komite Advokat Indonesia (DPD KAI) Bali menggelar rangkaian acara sumpah dan pengukuhan advokat yang dilanjutkan dengan diskusi publik dengan tema Penguatan Peran Advokat Paska KUHAP 2025, dan seminar Penguatan Manajemen Kantor Hukum. Prosesi Sumpah Advokat dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Denpasar pada 4 Februari 2026 pukul 08.00 WIB. Lalu Pengukuhan Advokat berlangsung dihari...Read More

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI) secara resmi mengukuhkan advokat-advokat baru di Sulawesi Utara, pekan kemarin, Jumat (6/2/2026). Pengukuhan dilakukan melalui sidang terbuka di Grand Whiz Hotel Manado, dipimpin langsung Ketua Presidium DPP KAI, Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA., bersama Anggota Presidium DPP KAI Adv. Muh. Israq...Read More

Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar kembali memperkuat barisan penegak hukum di wilayah Bali. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., secara resmi mengambil sumpah 56 orang advokat baru dari organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) Bali, pada Rabu (4/2/2026). Ketua Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL.,...Read More

Menjelang pemberlakuan aturan hukum pidana yang baru, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) yang diwakili DPD KAI Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar diskusi publik bertajuk “KUHAP 2025 dan Transisi Peradilan Pidana Indonesia” di Kendari, Selasa (3/2). Forum ini menjadi ajang penting bagi para penegak hukum di Sulawesi Tenggara untuk menyelaraskan persepsi mengenai pergeseran paradigma...Read More

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI) secara resmi mengangkat 41 advokat baru di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra). Sidang Terbuka Pengangkatan Advokat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Presidium DPP KAI Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA. didampingi Ketua Presidium KAI Muh. Israq Mahmud dan Ketua DPD...Read More

Kasus tewasnya pelaku penjambretan setelah dikejar suami korban di Sleman menuai polemik luas. Alih-alih memberi rasa aman, peristiwa ini justru memunculkan ketakutan di tengah masyarakat: apakah melawan kejahatan bisa berujung pidana? Pakar hukum pidana, Henry Indraguna menegaskan, masyarakat tidak perlu takut menghadapi kejahatan jalanan selama tindakan yang dilakukan masih dalam batas kewajaran hukum. “Hukum tidak...Read More

Para advokat dari Kongres Advokat Indonesia DPD Nusa Tenggara Barat resmi disumpah di Pengadilan Tinggi NTB pada Selasa, 20 Januari 2026. Pada sumpah kali ini tercatat dengan kepesertaan terbanyak dibandingkan dengan organisasi advokat lain yang turut disumpah, yaitu 37 advokat dari sekitar 90 advokat dari organisasi advokat lainnya. Presidium DPD KAI NTB Adv. Oke Wiredarme,...Read More

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 dinilai sebagai momentum paling menentukan dalam sejarah reformasi hukum pidana Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presidium DPD Kongres Advokat Indonesia (ADVOKAI) Jawa Timur, Dr. Fajar Rachmad DM., S.H., M.H., dalam pandangan hukumnya...Read More

Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Lampung secara resmi menyerahkan Surat Mandat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perempuan dan Anak kepada Adv.Neni Triani, S.H, sebagai Ketua LBH Perempuan dan Anak DPD KAI Lampung. Penyerahan mandat dilakukan langsung oleh Ketua DPD KAI Provinsi Lampung, Adv. Lukman Nur Hakim, SH, CIL, pada Rabu, 14 Januari, bertempat...Read More

Pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan rencana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Gorontalo menggelar diskusi publik bertema “KUHP dan KUHAP Baru: Reformasi Hukum Pidana dan Tantangan Penerapannya” pada Jumat (9/1/2026), di Kota Gorontalo. Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas institusi penegak hukum. Mereka di antaranya...Read More