Ketua Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA. menegaskan bahwa KAI memberi perhatian khusus untuk RUU KUHAP terutama tentang hak dan kewenangan advokat. “KAI telah menyampaikan usulan sebanyak 80 poin yang detail dalam RDP di DPR RI beberapa waktu lalu, sebagai masukan bagi Komisi III...Read More

Tepat 30 Mei 2025, Kongres Advokat Indonesia (KAI) genap berusia 17 Tahun. Hampir dua dekade mewarnai dunia advokat tanah air, KAI merencanakan merayakan ulang tahunnya dengan serangkaian kegiatan yang bermanfaat di seluruh jenjang kepengurusan dari tingkat pusat hingga daerah. Pendirian organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia merupakan sebuah perjuangan panjang. Dimotori oleh Alm. Prof. Dr. Adnan...Read More

Tokoh masyarakat Solo Raya Kanjeng Pangeran Aryo (KPA) Henry Indraguna mengaku kecewa dan prihatin atas kasus rumah makan (RM) Ayam Goreng Widuran. Pasalnya, restoran legendaris yang telah lebih dari 50 tahun berdiri mengaku menggunakan minyak babi dalam kremesan ayam. Dia berharap kasus ini harus dibawa ke ranah hukum. Pasalnya, Ayam Goreng Widuran diduga sengaja melalaikan,...Read More

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengklarifikasi bahwa berbagai klaim terkait ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi adalah tidak benar. Kominfo menegaskan bahwa informasi di media sosial yang menyebutkan hasil sidang membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu adalah hoaks. Jokowi sendiri telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan ijazah palsu tersebut...Read More

Pakar hukum Henry Indraguna angkat bicara soal Kejaksaan yang menggunakan bantuan pengamanan TNI, dalam upaya menjaga stabilitas dan kelancaran fungsi lembaga penegak hukum. Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai UU No.34 tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 ayat (2): Tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) mencakup membantu tugas pemerintah di daerah, membantu Kepolisian...Read More

Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo menggelar kuliah pakar tamu dengan tema “Perbandingan Peran Penasehat Hukum Dalam KUHAP dan Rancangan KUHAP” Rabu, 14 Mei 2025 pagi di Gorontalo. Hadir sebagai narasumber Ketua Presidium DPP KAI Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA. dan Dekan FH Univ. Negeri Gorontalo...Read More

Masyarakat turut menyoroti masalah proyek Worldcoin atau WorldApp yang menawarkan mata uang kripto sebagai imbalan pemindaian retina mata. Di Indonesia, berdasarkan data yang disampaikan Komdigi disebutkan bahwa WorldApp telah menghimpun lebih dari 500 ribu data retina pengguna layanannya sejak tahun 2021. Melalui kajian terbarunya, pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH, membeberkan pandangan tentang...Read More

Berawal dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi dengan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Komitmen itu ditunjukkan dalam pidato peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2025. “Saudara-saudara, dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset,” tegas Presiden Prabowo Komitmen itu memang ditunggu karena sebelumnya ia membuat pernyataan yang kontradiktif. “Hukuman harus menyasar pelaku,...Read More

Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI. Rapat tersebut membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Selasa (6/5). KAI hadir dapat rapat tersebut atas undangan dari Komisi III DPR RI sebagai salah satu organisasi advokat yang ada di Indonesia untuk dapat memberikan saran dan pendapat. “Presidium...Read More

Pakar hukum Henry Indraguna mendukung pernyataan Presiden Prabowo agar RUU Perampasan Aset segera disahkan oleh anggota DPR RI. Persoalan perampasan aset harus disegerakan untuk memiskinkan para koruptor dan membuat efek jera. “Para koruptor harus mengembalikan hasil tindakan korupsinya, dan para koruptor juga harus bisa menunjukkan dari mana asal kekayaannya. Kalau mereka para koruptor tidak bisa...Read More

Beberapa waktu lalu, Kongres Advokat Indonesia bersama dengan FH Univ. Borobudur dan Dewan Pengurus KORPRI Nasional telah sukses menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan UKDPA (Ujian Kompetensi Dasar Profesi Advokat) Angkatan ke-10 yang diikuti 51 peserta dari ASN KORPRI. Pasca berlangsungnya PKPA, Dewan Pengurus KORPRI Nasional langsung menggenjot rencana pelaksanaan PKPA & UKDPA Angkatan...Read More

Pembahasan Revisi Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan akan dimulai setelah DPR RI selesai melakukan pembahasan RUU KUHAP. Disampaikan, bahwa pembahasan akan dilakukan pada tahun ini, karena RUU Kejaksaan sudah masuk ke dalam Prolegnas 2025. Seperti diketahui, UU Kejaksaan baru saja direvisi pada tahun 2021. Kala itu ada beberapa pasal yang diubah seperti perubahan usia jaksa menjadi paling...Read More