Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan mekanisme penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta. Dia menyebut kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta dapat diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara. “Sedangkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung...Read More

Nama Siwi Widi Purwanti terseret dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan eks Pramugari Garuda itu disebut dapat transferan hingga ratusan juta. Adapun nama Siwi Widi disebut dalam persidangan terdakwa kasus dugaan korupsi dua mantan anggota Tim Pemeriksa Pajak di DJP Kemenkeu, yakni Wawan Ridwan...Read More

Presiden Kongres Advokat Indonesia, Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengajak rekan-rekan dari seluruh organisasi advokat (OA) yang ada di Indonesia untuk sama-sama memikirkan masa depan dunia advokat di Indonesia. Menurut Tjoetjoe, saat ini para advokat sangat tertinggal dalam hal kewenangan dengan penegak hukum lainnya. “Saat ini Para pengurus OA sudah harus memikirkan bagaimana caranya profesi advokat...Read More

Kongres Advokat Indonesia (KAI) merupakan Organisasi Advokat yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta telah memperoleh sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor IDM000943401 terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 hingga waktu perlindungan selama sepuluh tahun mendatang. Presiden KAI, Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengatakan bahwa proses mendapatkan sertifikat...Read More

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan kewenangan kepolisian menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal seperti diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tidak menimbulkan tafsir berbeda. Rumusannya sudah jelas dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK...Read More

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan...Read More

Dalam horoskop Cina, seseorang dapat diprediksi tentang nasib hidupnya. Mulai dari kisah asmara, kesehatan, karier bahkan keuangan. Seringkali berubah-ubah karena seiring berjalannya waktu dan kondisi yang ada dari seseorang tersebut. Tidak hanya berpatok pada satu hal saja, sebuah ramalan yangada sejak zaman dulu tetap memperhatikan karakter serta kebiasaan dari orang yang diramal, kemudian akan dihitung...Read More

Sesuai astrologi China, Imlek 2022 akan menandai dimulainya Tahun Macan Air, makhluk yang mewujudkan ambisi, semangat kompetitif, impulsif, dan komunikasi. Dalam implementasinya, ada beberapa tips dekorasi menurut Feng Shui yang mendukung aura tersebut. Sebagaimana diketahui, di pusat Feng Shui adalah chi, yang merupakan kekuatan hidup vital di dalam setiap entitas. Chi dibentuk dengan menggabungkan dua...Read More

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menuturkan terdapat sekitar 40 orang pekerja kelapa sawit yang diduga menjadi korban perbudakan modern. Puluhan orang itu terkurung di dalam kerangkeng yang ada di dalam rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin. Anis menjabarkan, puluhan orang itu merupakan data yang dihimpun dari laporan masyarakat setempat. Kendati demikian,...Read More

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ada penurunan sanksi bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Pengurangan sanksi pajak tersebut bertujuan agar Wajib Pajak (WP) tidak ragu untuk taat pajak. Apalagi terkait sanksi hukum dari aturan yang sebelumnya. Namun ini tidak berarti pemerintah tidak memberikan...Read More

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mendapatkan kritikan dari sejumlah ahli dan aktivis. Ahli Sosio-teknologi dari Nanyang Technological University, Singapura, Sulfikar Amir, menilai naskah akademik RUU IKN merupakan cerminan dari sikap pemerintah yang tak berhati-hati dan terburu-buru untuk memindahkan ibu kota. “Proyek pemindahan ibu...Read More

Singkatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi sorotan sejumlah kalangan. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menuturkan pembentukan undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik dan tidak menggunakan asas keterbukaan sangat rentan untuk digugat. “Di titik tertentu, lumrah jika warga negara merasa kehadiran Undang-undang IKN tidak melindungi hak-hak konstitusional mereka,” kata Feri...Read More