Jakarta, 20 Februari 2020—Terobosan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang akan membuat diskresi terhadap penegakan hukum di instansi kejaksaan bagi rakyat kecil mendapat disambut positif dan diapresiasi banyak pihak. Kebijakan Jaksa Agung ini dinilai sebuah langkah bijak dan responsif melihat berbagai fakta penegakkan hukum di lapangan terutama bagi rakyat kecil. Praktisi Hukum yang juga Vice Presiden...Read More

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Laode M Syarief memprediksi lembaga antirasuah tidak akan lagi kuat seperti pada era sebelumnya, dalam melakukan kinerja pemberantasan korupsi. Hal ini merupakan dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Laode memandang, praktik korupsi bakal tumbuh subur dengan...Read More

Perusahaan fintech sering mengancam gugatan pidana kepada debitur saat menagih tunggakan pinjaman. Penggunaan jasa pinjaman online atau financial technology (fintech) peer to peer lending semakin masif saat ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan. Dalam hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi bank. Sayangnya,...Read More

Komisi V DPR menilai kewenangan tersebut patut dialihkan ke Kemenhub, namun Komisi III menyatakan bahwa wewenang tersebut harus tetap di Polri. Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Satu hal yang diwacanakan bakal diatur soal pemindahan kewenangan penerbitan surat kendaraan bermotor, seperti...Read More

Daftar harta kekayaan Jenderal purnawiraan TNI-Polri jadi menteri Jokowi. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Agama Fachrul Razi . Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Diketahui Kerja Joko Widodo (Jokowi) dalam periode keduanya menjadi presiden...Read More

Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan kembali diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (5/2/2020) hari ini. Wahyu mengaku ditanya soal hubungannya dengan eks caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. “Hari ini saya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pak Harun Masiku. Saya ditanya banyak sekali, terkait apakah saya kenal...Read More

Kartu pra kerja mulai bisa digunakan pada Januari 2020. Lewat program kartu pekerja ini, para pengangguran akan mendapat pelatihan dan gaji dari pemerintah Rp300-500 ribu per bulan selama 3 bulan saja. Pemerintah menargetkan ada 2 juta orang pengangguran yang menerima gaji dari pemerintah sembari menunggu mendapatkan pekerjaan.
 Pemerintah akan menggandeng platform dompet digital atau e-wallet...Read More

Dinasti politik di Indonesia masih terus terpelihara pasca tumbangnya rezim orde baru tahun 1998-1999. Bahkan, lembaga kajian politik, demokrasi dan kenegaraan bernama Nagara Institute menemukan 74 dinasti politik di Pilkada dan 174 dinasti politik di Pileg eksis. Executive of Board Nagara Institute, Akbar Faizal mengatakan, 74 dinasti politik di ranah eksekutif itu tersebar di 25...Read More

Kegiatan transaksi jual beli tanah dan rumah semakin sering dilakukan saat ini. Tahukah Anda bahwa ada komponen pajak dalam kegiatan transaksi tersebut? Salah satu yang sering ditanyakan adalah tentang bagaimana caranya menghitung tarif BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan...Read More

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim tak henti-hentinya membuat gebrakan baru untuk dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya, kali ini Mendikbud Nadiem bakal merombak sejumlah kebijakan di perguruan tinggi. Salah satunya dengan mengurangi kewajiban sistem kredit semester (SKS) untuk mahasiswa strata satu (S1). Ketetapan tersebut telah digadang-gadang dan tertuang dalam paket kebijakan Merdeka Belajar...Read More

Mahasiswa jenjang Sarjana 1 (S-1) di perguruan tinggi kini bisa belajar selama tiga semester di luar program studi yang dipilih hingga tiga semester. Pembelajaran di luar program studi dinilai bisa menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia pascakuliah secara cepat, nyata, dan massif. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan...Read More

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akan memberikan hak bagi mahasiswa untuk belajar 3 semester di luar program studi. Kuliah di luar prodi ini bisa berupa magang, penelitian hingga melakukan pertukaran pelajar. “Sekarang kita kebagian favorit saya dan menurut saya ini dari semua kebijakan, yang paling penting karena dampaknya bagi negara kita. Saya rasa...Read More