Kebijakan Kampus Merdeka, Mahasiswa S1 Bisa Ambil Mata Kuliah Lintas Prodi

Kebijakan Kampus Merdeka, Mahasiswa S1 Bisa Ambil Mata Kuliah Lintas Prodi

Mahasiswa jenjang Sarjana 1 (S-1) di perguruan tinggi kini bisa belajar selama tiga semester di luar program studi yang dipilih hingga tiga semester.

Pembelajaran di luar program studi dinilai bisa menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia pascakuliah secara cepat, nyata, dan massif.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

“Ini adalah 8 semester dari mahasiswa S1, dari 8 semester itu kami sebagai kementerian membijakkan untuk perguruan tinggi untuk memberikan hak 3 semester dari 8 semester itu bisa diambil di luar prodi,” kata Nadiem dalam Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Menurut Nadiem, mahasiswa S1 bisa memilih mata kuliah-kuliah lintas jurusan di dalam universitas/kampus tempat mahasiswa berkuliah.

Ia mencontohkan, mahasiswa teknik bisa belajar mata kuliah di bidang desain, mahasiswa hukum bisa belajar tentang manajemen, dan lainnya.

“Saya harus tekankan ini bukan pemaksaan. Kalau mahasiswa itu ingin 100 persen di dalam prodi itu, ini adalah hak mereka. Ini adalah opsinya untuk mahasiswa,” tambahnya.

Nadiem menyebutkan, saat ini profesi menuntut kompetensi yang berasal kombinasi dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan.

Ketentuan lintas prodi

Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dengan syarat sebagai berikut.

  1. Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)
  2. dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)
  3. Tidak berlaku di rumpun ilmu kesehatan

Program Kampus Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan empat kebijakan Merdeka Belajar di lingkup pendidikan tinggi bernama “ Kampus Merdeka”.

Kebijakan Kampus Merdeka merupkan langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. “Pendidikan tinggi di Indonesia harus menjadi ujung tombak yang bergerak tercepat. Karena dia begitu dekat dengan dunia pekerjaan,” ujar Nadiem dalam rapat koordinasi pendidikan tinggi di Kemendikbud, Jakarta, Jumat, (24/1/2020).

Adapun kebijakan Kampus Merdeka ini adalah hasil dari diskusi dari berbagai elemen pendidikan seperti perguruan tinggi, industri, asosiasi, dan lingkup pendidikan lain.

Tujuan dari kebijakan Kampus Merdeka, lanjut Nadiem adalah untuk mempercepat inovasi di bidang pendidikan tinggi. “Kita ingin menciptakan dunia baru. Di mana S-1. itu hasil gotong royong dari berbagai aspek masyarakat,” ujar Nadiem. Kebijakan Kampus Merdeka ini sudah dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri. Nadiem menyebutkan pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka bisa segera dilaksanakan.

Empat kebijakan ini adalah Otonomi Pembukaan Prodi Baru, Re-akreditasi Prodi dan Kampus Secara Otomatis dan Sukarela, Mempermudah Syarat Kampus jadi PTN BH, dan Kebebasan untuk Mahasiswa Lintas Prodi dan Perubahan Definisi SKS. sumber

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024