Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaligus Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta meniadakan kegiatan persidangan mulai 18 Maret 2020. Penundaan sidang ini berkaitan dengan antisipasi penyebaran virus Corona atau COVID-19. Aturan penundaan sidang ini tertuang dalam surat edaran Plt Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Nomor PAS-08.OT.02/20 Tahun 2020 tertanggal 17 Maret 2020. Edaran itu dibuat untuk Kajari...Read More

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum…” (Preambule/Pembukaan UUD 1945). Demikianlah bunyi pembukaan UUD 1945. Begitulah perjanjian luhur berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Artinya negara mempunyai tanggungjawab konstitusional untuk melindungi seluruh “tumpah darah Indonesia”. Itulah kesepakatan agung...Read More

Dengan adanya penyebaran Virus Corona (Covid 19) di Indonesia saat ini, maka dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, menetapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah penyebaran Virus tersebut dilingkungan KAI dan sekitarnya serta untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk Komitmen KAI untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para anggota beserta...Read More

Setelah sebelumnya diprotes Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), kini giliran sepuluh advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) –di bawah pimpinan Fauzi Yusuf Hasibuan– melayangkan uji materi Surat Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) Mengambil Sumpah Advokat dari Organisasi Manapun. Para advokat meminta Mahkamah Agung membatalkan surat keputusan itu....Read More

Di satu sisi, penghapusan hak kreditor separatis dinilai sebagai langkah yang tepat. Di sisi lain, kreditor separatis diharapkan tetap bisa ajukan PKPU melalui kategori Badan Hukum. Mahkamah Agung (MA) baru saja mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) No. 30/KMA/SK/I/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam SKMA itu ada...Read More

Saat ini belum terdapat kesamaan standar dalam profesi advokat mengenai kejahatan money laundering, sehingga kesadaran pelaporan masih belum optimal. Pelaporan tindak pidana pencucian uang atau money laundering kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum optimal saat ini. Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan advokat merupakan salah satu...Read More

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali memerintahkan Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Prim Haryadi untuk mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2020. SE itu mengatur pengunjung yang akan memfoto, video dan merekam persidangan harus seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat. “Ketua MA telah memerintahkan kepada Dirjen Badilum untuk menarik SE tersebut,” kata jubir MA, hakim...Read More

Tanggal 27 Februari 2020 menyelenggarakan Sidang Terbuka DPP KAI dengan agenda Pengangkatan Advokat, sebanyak 53 Advokat diangkat di Ruang Semeru Hotel Sultan Jakarta. Sidang Terbuka DPP KAI ini dipimpin langsung Presiden Kongres Advokat Indonesia Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH., MH., (TSH) dan para Wakil Presiden selaku anggota majelis sidang masing-masing : Adv. TM. Luthfi...Read More

Baru-baru ada beberapa orang advokat  dari “tiga organisasi” Perhimpunan Organisasi Advokat (Peradi) yakni “Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA)”, “Peradi Suara Advokat Indonesia  (SAI)” dan “Peradi Slipi”   membuat pernyataan tertulis dan mewacanakan akan melakukan islah atau rujuk. Hal tersebut sebenarnya peristiwa yang biasa dan sama sekali bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan.  Pernyataan tersebut menjadi tidak biasa...Read More

Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) mengajukan uji materi pasal 66 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum pemohon, Hasbullah, dalam sidang pendahuluan, di Gedung MK, di Jakarta, Selasa, mengatakan pasal tersebut mengatur jaksa atau hakim harus meminta persetujuan Majelis...Read More

Berdasarkan website KOMINFO, BERITA ini HOAX: https://www.kominfo.go.id/content/detail/19457/hoaks-kemendagri-rilis-daftar-57-calon-kabupaten-dan-8-calon-provinsi-baru-yang-akan-dimekarkan/0/laporan_isu_hoaks Kabupaten Simalungun Hataran, pemekaran dari Kabupaten Simalungun di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Pantai Barat Mandailing, pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Kepulauan Kundur, pemekaran dari Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau Kabupaten Renah Indra Jati, pemekarandari Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat Kota Muara Bungo, pemekaran...Read More

Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad telah mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai PM kepada Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini. Seperti dilansir kantor berita Bernama, Senin (24/2/2020), kantor PM Malaysia telah mengonfirmasi bahwa Mahathir telah mundur sebagai PM. Dalam akun Twitter resmi Mahathir, pengunduran diri ini juga telah...Read More