Pengurangan masa hukuman terhadap mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari tengah menuai kritik. Pasalnya dari hasil upaya banding yang diajukan, Mahkamah Agung (MA) mengurangi vonis hukuman menjadi 4 tahun dari 10 tahun penjara. Menanggapi hal itu, mantan Ketua Komisi Yudisial atau KY Suparman Marzuki menilai, pengurangan hukuman terhadap Pinangki sebagai salah satu gejala melemahnya komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. “Ini gejala melemahnya...Read More

Sarjana Hukum memiliki beban moral lebih karena akan menjadi para aparat penegak hukum atau intelektual yang menjadi wasit di masyarakat. Oleh sebab itu, fakultas hukum harus bisa menempa dan menyiapkan para mahasiswanya menghadapi ‘rimba’ hukum. “Tuntutan integritas bagi lulusan fakultas hukum merupakan satu hal yang utama. Mengingat profesi hukum sangat strategis karena sebagai representasi negara dalam mengatasi...Read More

Membayar sebuah jasa pengacara dengan barang tentu bukan sebuah hal yang umum. Biasanya orang membayar jasa pengacara menggunakan uang, namun kali ini ada sebuah kisah menarik. Pengacara ini dibayar dengan seikat kepiting dari kliennya. Kejadian ini terjadi pada 16 Juni 2021 yang sampai saat ini viral di media sosial Facebook. Kisah ini diketahui dari unggahan Facebook seorang pengara dari...Read More

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Kongres Advokat Indonesia (KAI) menandatangani Memorandum of Understanding (Mou) dengan Universitas Balikpapan  (Uniba). Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Presiden KAI Adv H Tjoetjoe Sandjaja Hernanto SH MH CLA CIL CLI CRA  didampingi Ketua DPD KAI Kaltim H Rukhi Santoso SH MBA CIL, Penasihat DPD KAI...Read More

Para advokat di Balikpapan kedatangan tamu kehormatan yaitu  Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Adv. H Tjoetjoe Sandjaja Hernanto SH MH CLA CIL CLI CRA. Kedatangannya disambut Ketua DPD KAI Kaltim H Rukhi Santoso SH MBA CIL, Wakil Ketua DPD KAI Kaltim Rio Ridhayon Demo SH CIL, Sekretaris DPD KAI Kaltim Mulyati SH MH CIL, Wakil...Read More

Salah satu kuasa hukum terdakwa kasus tes swab RS Ummi, Bogor Rizieq Shihab, Ahmad Michdan mengatakan pihaknya memprioritaskan banding ketimbang meminta grasi dari presiden. Sebelumnya, Rizieq divonis 4 tahun 8 bulan penjara dalam kasus penyebaran berita bohong hasil tes swab di RS Ummi Bogor. Hakim menawarkan opsi banding dan pengampunan presiden atau grasi. “Mungkinkah dalam seminggu mengajukan grasi...Read More

Melonjaknya angka kasus positif Covid-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan baru peraturan PPKM mikro Jakarta. Ini berdasarkkan konsep pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang akan dimulai sejak 22 Juni – 5 Juli 2021. Adapun keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif provinsi daerah khusus Ibujota Jakarta Nomor 419 Tahun 2021, tentang perpanjangan pemeberlakukan pembatasan kegiatan...Read More

Mahkamah Agung (MA) memutuskan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sah dan konstitusional. Hal tersebut tertuang pada putusan nomor 2 P/HUM/2020 atas nama pemohon Mifta Adita dan Suwarno. Adapun para pemohon melakukan uji materil terhadap Pasal 3 Permenpan-RB dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018. Diketahui dalam pasal 3 tersebut...Read More

Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago memandang perlu memasukkan ketentuan pemidanaan polisi yang salah tangkap ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). “Harus ada aturan tersebut agar penegak hukum kepolisian tidak bisa sembarang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,” kata dia di Semarang, Selasa (22/6) pagi. Guru besar tersebut mengemukakan hal itu...Read More

Dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Evi Novida Ginting Manik menggugat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya meminta putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak final dan bisa digugat ke pengadilan. Pasal yang diajukan untuk diuji materi adalah Pasal 458 ayat (13) dan pengujian terhadap sebagian...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 yang baru diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo tak menyinggung soal penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu. Seperti dijelaskan dalam Pasal 1, Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 itu merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis untuk sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan,...Read More

Karena Pasal 282 dan Pasal 515 RUU KUHP dinilai bersifat diskirminatif yang seharusnya diberlakukan terhadap penegak hukum lain. Karena itu, perlu dikaji dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ahmad Supardji mengatakan rumusan norma Pasal 282 dan Pasal 515 draf RUU KUHP terkait pemidanaan terhadap advokat yang...Read More