Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengatakan hyper regulation atau regulasi yang sangat banyak di Indonesia justru terjadi pada peraturan di bawah undang-undang (UU). Sebab faktanya, pembentuk undang-undang hanya menghasilkan sekitar belasan UU dalam kurun satu tahun. “Mulai dari yang dibuat badan eksekutif, dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri sampai produk hukum yang dibuat di tingkat daerah,” ujar Saldi dikutip...Read More

Direktur Eksekutif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Watch Indonesia Yusuf Sahide mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun pasal yang ingin ia ujikan yakni Pasal 68B Ayat 1 dan Pasal 69C yang mengatur soal peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Pemohon dengan ini mengajukan permohonan...Read More

Mahkamah Agung (MA) memasukkan ditraktir olahraga seperti golf hingga makan sebagai bagian dari gratifikasi. Bagi hakim dan pegawai pengadilan yang mendapatkan hal itu, wajib melaporkan ke pimpinan dan KPK. Sebagaimana dikutip detikcom, Senin (12/7/2021), hal itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung (Kabawas MA) Nomor 28/BP/SK/III/2021. SK itu bernama ‘Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada...Read More

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) baru setahun disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan, tepatnya pada 10 Juni 2020, namun ternyata sudah dikritik, bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa kali, baik uji formil maupun uji materiil. Ahmad Redi, salah satu tim pengacara penggugat UU Minerba...Read More

Dalam Undang-undang Advokat pasal 15 telah diatur bahwa Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat. Selain itu Pasal...Read More

Profesi advokat termasuk kategori sektor non-esensial sehingga kegiatannya wajib 100 persen di rumah atau work from home. Pemerintah telah mengumumkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3- 20 Juli 2021 khusus untuk wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Keputusan tersebut diambil untuk menekan penyebaran jumlah penyebaran Covid-19 makin meluas. Terdapat berbagai sektor...Read More

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3- 20 Juli 2021 khusus untuk wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Keputusan tersebut diambil untuk menekan penyebaran jumlah penyebaran Covid-19 makin meluas. PPKM dinilai lebih ketat dibandingkan pelarangan aktivitas sosial sebelumnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 2020. Dalam dokumen...Read More

Mahkamah Konstitusi tidak menerima gugatan UU Cipta Kerja yang diajukan organisasi buruh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Sebab, Ketua Umum KSBSI Muchtar Pakpahan meninggal dunia pada 21 Maret 2021. “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” demikian bunyi putusan MK yang dikutip detikcom, Rabu (30/6/2021). Putusan itu diucapkan dalam sidang pada Selasa (29/6) kemarin. Putusan itu diketok secara...Read More

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Adapun putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring, Selasa (29/6/2021). “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar. Anwar menyatakan Penjelasan Pasal 74...Read More

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi ditandatangani. Penandatanganan SKB ini dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Kementerian...Read More

Unggahan berisi kritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yang menyebut presiden Joko Widodo dengan julukan King of Lip Service, berbuntut panjang. Usai pihak rektorat UI memanggil jajaran BEM kampus kuning itu untuk meminta menghapus unggahan meme soal Jokowi tersebut, nama rektor UI Ari Kuncoro pun langsung menjadi sorotan. Ari diduga telah melanggar statuta UI karena merangkap...Read More

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward OS Hiariej, menyatakan jika merujuk UUD 1945 dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masyarakat selain mendapatkan hak terjaminnya kesehatan, juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan serta meningkatkan derajat kesehatan pribadi dan masyarakat setinggi-tingginya. Karena itu, vaksinasi yang merupakan program pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat menjadi suatu kewajiban untuk...Read More