beritagar.id — Rompi oranye lebih banyak dikenal menjadi pakaian khas tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekarang, rompi oranye pun dapat disandang pegawai negeri sipil (PNS) yang tak disiplin. “Terobosan” untuk mengenakan rompi oranye terhadap PNS alias aparatur sipil negara (ASN) ini dilakukan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Dilansir Antaranews, ratusan pegawai di lingkungan pemerintah...Read More

Menuju Debat Perdana Pilpres 2019 Reformasi Hukum Jokowi Vs Supremasi Hukum Prabowo Jakarta, Detik.com – Debat perdana Pilpres 2019 pekan depan akan membahas pula mengenai tema hukum. Ada perbedaan perspektif antara visi-misi pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ada enam panelis debat perdana yang dinilai berkapasitas di bidang hukum. Mereka adalah Agus Rahardjo...Read More

VIVA – Kepolisian Daerah Jawa Timur beberapa bulan terakhir jadi sorotan. Gara-garanya institusi Kepolisian RI yang berkantor di Jalan A Yani Surabaya itu mengusut beberapa kasus yang menyerempet lebih dari tiga nama artis terkenal. Kasusnya macam-macam, dari pencemaran, kosmetik ilegal dan terbaru terkait prostitusi online. Kasus pertama yang diusut Polda Jatim dan menyeret nama artis...Read More

TEMPO.CO, Surabaya – Setelah melepas artis sekaligus model Vanessa Angel pada Ahad sore, 6 Januari 2019 sekitar pukul 16.30, satu jam berikutnya penyidik Subdirektorat Siber Polda Jawa Timur melepas model Avriellya Shaqqila. Keduanya ditangkap polisi dalam dugaan kasus prostitusi online. Avriellya tak banyak bicara. Ia hanya mengucapkan terimakasih pada polisi dan menangis. Polisi pun bergegas...Read More

Bisnis.com, JAKARTA–Kejaksaan Agung mengakui masih belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 2 tersangka penyebar informasi bohong tentang 7 kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos dari tim penyidik Bareskrim Polri. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri mengungkapkan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), SPDP harusnya dikirimkan tim penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung...Read More

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto batal jadi panelis debat pertama Pilpres 2019. Pembatalan itu, kata dia, diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama dengan kedua tim kampanye pasangan capres-cawapres. Adnan dan Bambang Widjojanto alias BW sebelumnya...Read More

hukumonline.com — Masyarakat diminta cermat dan berhati-hati menerima informasi, menyaring informasi, dan menyebarluaskan informasi. Setelah memastikan informasi 7 kontainer surat suara tercetak tidak benar, Komisi Pemilihan Umum akhirnya melaporkan kasus ini ke kepolisian. Aparat penegak hukum diminta profesional menangani isu ini karena sudah meresahkan masyarakat. Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdanil mengatakan isu...Read More

hukumonline.com — Apakah terhadap setiap perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia sebagai negara pihak (state party), selalu membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)? Selain itu, mengingat proses pembentukan perjanjian internasional itu terdiri atas beberapa tahap, pada tahapan mana persetujuan DPR tersebut harus diberikan? Kedua pertanyaan tersebut menjadi inti persoalan dari pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan...Read More

tirto.id – Pelaku penyebaran berita bohong soal tujuh kontainer yang berisi surat suara tercoblos dapat dikenakan hukuman 10 tahun penjara. Sanksi pidana itu sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana. “Isu itu adalah penyebaran berita bohong yang (sanksinya) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 dengan ancaman...Read More

MATARAM, KOMPAS.com – Tim kuasa hukum Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram yang terjerat kasus UU ITE resmi mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Nuril mengajukan Permohonan PK terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 574K/PID.SUS/2018 tanggal 26 September 2018, Jo putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pos.Sus/2017/PN Mtr tanggal 26 Juli 2017 . Penasihat...Read More

Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) memutuskan untuk memberhentikan ratusan pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat tindak pidana korupsi. Melalui laman setkab.go.id, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (3/1/2019), pemerintah memberhentikan 480 hak abdi negara dengan tidak hormat yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht)....Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Pengajar hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menilai unggahan soal informasi yang tak diketahui kebenarannya dengan teknik bertanya dapat dikategorikan sebagai hoaks dan bisa diproses secara hukum. Hal ini dikatakannya terkait penyebaran isu tercoblosnya surat suara yang dimuat dalam tujuh kontainer dari China yang diunggah oleh sejumlah akun, salah satunya...Read More