Editor KAI, Pengarang Kongres Advokat Indonesia - Page 86 of 332

By

Editor KAI
Mengapa Cina Hukum Mati Warga Kanada?
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING — Organisasi hak asasi internasional Human Rights Watch mempertanyakan hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan Cina kepada warga negara Kanada Robert Lloyd Schellenberg. Laki-laki tersebut dituduh berencana menyeludupkan methamphetamine seberat 222 kilogram dari Cina ke Australia. “Cina akan menghadapi banyak pertanyaan tentang mengapa orang ini, mengapa kewarganegaraan ini, kenapa dilakukan sekarang ini,” kata Direktur...
Read More
RUU Perlindungan Ulama Dinilai Upaya Diskriminatif dalam Hukum
tirto.id – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama adalah sesuatu yang berlebihan. Dia menuturkan bahwa hal itu hanyalah usaha diskriminatif. Karding mendasari pernyataannya karena prinsip Indonesia sebagai negara hukum dan semua orang setara di mata hukum. Apabila...
Read More
Kanada Beri Kewarganegaraan pada Gadis Saudi yang Takut Dibunuh
JawaPos.com – Akhirnya Rahaf Al Qunun, remaja asal Arab Saudi yang tiba di Kanada. Ia secara resmi mendapatkan kewarganegaraan dari Kanada. Dilansir dari BBC pada Sabtu (12/1), Al Qunun, 18 tahun, sebelumnya telah berusaha mencapai Australia melalui Bangkok tetapi pada awalnya disuruh kembali ke Kuwait oleh keluarganya. Dia menolak untuk terbang kembali dan mengurung diri...
Read More
Payung Hukum Ojek Online, Pengamat: Motor Jadi Angkutan Umum, 'Safety' Harus Diutamakan
[NEWSmedia] – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menggodok peraturan yang merestui sepeda motor memiliki payung hukum sebagai angkutan umum. Selama ini roda dua tidak masuk di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemenhub pun akan melakukan kewenangan diskresi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Peraturan...
Read More
Ketua MPR Zulkifli Hasan Belum Lapor LHKPN Tahun 2018
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. KPK menyatakan salah satu wajib lapor LHKPN kategori MPR belum menyerahkan laporan tahun 2018. Dari dua wajib lapor yakni Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua MPR EE Mangindaan, baru Mangindaan yang melapor. Awalnya, KPK memaparkan soal kepatuhan pelaporan LHKPN dari para wajib lapor di lembaga legislatif tingkat pusat. Hasilnya, dari 2 wajib lapor...
Read More
Trump Tegaskan Tak Akan Berlakukan Situasi Darurat Nasional
Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Donald Trump bersikeras untuk tidak mendeklarasikan situasi darurat nasional untuk menghentikan aksi penutupan sebagian pemerintah Amerika Serikat (AS). Saat ini penutupan sementara pemerintah AS sudah masuk hari ke-23, Minggu (13/1). Trump pun bersikeras bahwa biaya US$5,7 miliar (sekitar Rp 72,8 triliun) yang dibutuhkan untuk membangun tembok di perbatasan Meksiko telah...
Read More
BRTI Minta Operator Telko Taat Regulasi Prabayar
JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ( BRTI) sudah mengeluarkan Surat Edaran BRTI No 01 tahun 2018 dan Surat Ketetapan BRTI No 3 tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Seharusnya setelah beleid tersebut dikeluarkan, seluruh operator telekomunikasi wajib menjual kartu perdana yang...
Read More
Lemkapi Nilai Pembentukan Tim Gabungan Novel Bentuk Keseriusan Polri
JAKARTA, Sindonews.com – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai pembentukan tim gabungan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sebagai bentuk komitmen Polri untuk menggusut tuntas kasus tersebut. Tim tersebut dinilai sangat netral, transparan dan profesionalisme karena melibatkan para pakar termasuk KPK sendiri. “Kami melihatnya tidak ada...
Read More
Kejaksaan Agung Beberkan SP3 Kasus Pengusaha Gula
VIVA – Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) kasus dugaan penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaporkan pengusaha asal Singapura Toh Keng Siong terhadap pengusaha gula, Gunawan Jusuf. Dalam surat Direktur Tipideksus Bareskrim Polri yang diterima wartawan, tertanggal 14 Desember 2018 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana...
Read More
Meski Dikritik, Pembentukan TGPF Novel Baswedan Dinilai Tepat
TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menilai langkah Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan untuk kasus Novel Baswedan sudah tepat. Kendati menuai kritik ihwal momentum pembentukan Tim Gabungan menjelang debat pertama pemilihan presiden, kata Gun Gun, Jokowi lebih baik melakukan sesuatu ketimbang tidak sama sekali. Gun Gun...
Read More
WALHI Minta Aparat Penegak Hukum Serius Tangani Tumpahan Solar di Pantai Cempae
PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel), menganggap Insiden tumpahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di perairan pantai Cempae, Kecamatan Soreang, Parepare, Sulawesi Selatan, belum lama ini, adalah sebuah tragedi yang harus mendapat perhatian serius. Hal itu dikatakan oleh Ketua WALHI Sulsel, Alimin, pihaknya menyebut kejadian ini adalah sebuah tragedi, karena...
Read More
Kasus Qunun Dorong Perlawanan Sistem Perwalian Pria di Saudi
REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH — Kasus Rahaf Mohammed al-Qunun (18 tahun) yang melarikan diri dari keluarganya, telah mendorong perlawanan terhadap sistem perwalian pria di Saudi. Sistem tersebut masih menjadi kendala utama pada perempuan Saudi meskipun ada upaya dari negara Muslim yang konservatif itu untuk membuka diri. Beberapa kebebasan telah diberikan kepada perempuan Saudi di bawah kepemimpinan Putra...
Read More
1 84 85 86 87 88 332

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024