Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Donald Trump bersikeras untuk tidak mendeklarasikan situasi darurat nasional untuk menghentikan aksi penutupan sebagian pemerintah Amerika Serikat (AS). Saat ini penutupan sementara pemerintah AS sudah masuk hari ke-23, Minggu (13/1).
Trump pun bersikeras bahwa biaya US$5,7 miliar (sekitar Rp 72,8 triliun) yang dibutuhkan untuk membangun tembok di perbatasan Meksiko telah ditentang oleh kongres Demokrat. Demokrat menganggap biaya pembangunan tembok itu terlalu mahal dan hanya menyetujui dana US$1,3 miliar (Rp 18,9 triliun) saja. Buntunya perundingan dengan kongres membuat Trump menutup sebagian pemerintahan.
Ketika ditanya oleh Fox News mengapa ia tak segera mendeklarasikan keadaan darurat nasional untuk mengamankan pendanaan tanpa persetujuan kongres, Trump menyebut ia ingin memberi lebih banyak waktu bagi pembuat keputusan dari pihak oposisi, Demokrat, untuk menyepakati hal tersebut.
“Saya ingin memberi mereka kesempatan untuk melihat apakah mereka bisa bertanggung jawab,” jelasnya kepada Fox dalam wawancara Sabtu (12/1), seperti dikutip Reuters.
Terhitung sejak Jumat (11/1), penutupan pemerintah yang dilakukan Trump menjadi yang terlama sejak masa pemerintahan Bill Clinton pada 1995-1996.
Trump melancarkan sejumlah cuitan pada Sabtu untuk mempertahankan pendiriannya dan mendorong Demokrat untuk kembali ke Washington dan mengakhiri masalah perbatasan dengan Meksiko di selatan yang ia sebut tengah mengalami krisis kemanusiaan masif.
“Demokrat bisa menyelesaikan penutupan (pemerintahan) dalam 15 menit!” dalam cuitannya. “Kami akan berhenti dalam jangka waktu lama kecuali Demokrat pulang dari ‘liburan’ mereka dan kembali bekerja. Saya di Gedung Putih siap menandatangani!”
Namun, sebagian besar anggota legislatif meninggalkan kota Jumat lalu dan tidak akan kembali sebelum Senin. Sehingga kecil kemungkinan ada solusi sebelum itu untuk mengatasi kebuntuan ini.”
Kebuntuan ini telah melumpuhkan Washington. Dampaknya pun terasa hingga ke daerah sebab Presiden juga menolak menandatangani anggaran untuk departemen yang tidak terkait dengan sengketa.
Akibatnya 80 ribu karyawan federal, termasuk agen FBI, pengontrol lalu lintas udara, dan staf museum, tiak menerima gaji pada Jumat kemarin.
Pada pertemuan di Gedung Putih, Jumat, Trump mendeskripsikan deklarasi darurat sebagai jalan keluar yang mudah dan Kongres harus meningkatkan tanggung jawab untuk menyetujui pendanaan tembok di perbatasan Meksiko.
“Jika mereka tak dapat melakukannya […] saya akan mendeklarasikan situasi darurat nasional. Saya memiliki hak absolut,” terangnya.
Trump menyadari bahwa langkah ini akan memicu pertarungan hukum yang berakhir di Mahkamah Agung. Sementara para penentang menyebut bahwa langkah sepihak itu akan secara konstitusi adalah tindakan yang terlalu jauh dan menjadi preseden yang buruk jika nantinya terjadi kontroversi serupa.
Sabtu lalu, Trump menyebut kalau Gedung Putih tengah kacau sebab tak memiliki rencana atau strategi untuk mengakhiri penutupan ini.
Trump menekankan bahwa kebijakan untuk membangun tembok di selatan adalah demi memenuhi janji kampanye yang membuatnya terpilih sebagai Presiden. “Pemilu memiliki konsekuensi!” cuitnya.
Baca Juga : BRTI Minta Operator Telko Taat Regulasi Prabayar
