Bisnis.com, BANDUNG – Polisi menetapkan Bagus Bawana Putra sebagai tersangka pembuat dan penyebar hoaks 7 juta surat suara tercoblos. Bagus merupakan warga Bekasi. Apa kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil? “Bukan soal warga Bekasi atau bukan warga Bekasi. Di negeri ini siapapun yang melanggar hukum pasti mendapat konsekuensinya,” kata Ridwan Kamil di Bandung, Jumat (11/1/2019). Menurutnya,...Read More

Sumber.com – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Polri mengungkap siapa dan tujuan pelaku teror bom terhadap dua pimpinan KPK, Agus Raharjo dan Laode M. Syarif. Serta siapa pihak berkepentingan dibalik teror tersebut. Meski benda yang ditemukan di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo merupakan bom pipa palsu atau fake bomb, KPK berharap Polri tetap mengusut tuntas kasus...Read More

Cianjur, Jawa Barat, Beritasatu.com – Serah terima bantuan pemerintah rentan berurusan dengan penegak hukum. Tak selamanya mewujudkan aspirasi masyarakat berakhir sempurna. Pasalnya ada sejumlah ketentuan mengenai mekanisme bantuan pemerintah yang harus dipenuhi. Mengingat program bantuan tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Joko Purwanto mengungkapkan adanya potensi...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai teror bom molotov di rumah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tak semestinya terjadi di negara hukum. Hal itu disampaikan Yasonna saat menghadiri acara perayaan HUT ke-46 PDI-P di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1/2019). “Orang-orang yang melakukan teror kepada pimpinan KPK, saya...Read More

Padang,detik.com – Penyitaan buku yang diduga berbau komunis dilakukan aparat gabungan TNI dan Kejaksaan di Padang. Tindakan ini dinilai melanggar prinsip negara hukum. “Setiap tindakan pelarangan harus melalui suatu proses penegakan hukum, untuk menentukan ada-tidaknya unsur pelanggaran hukum di dalamnya. Artinya, tindakan penyapuan dengan alasan pengamanan, yang dilakukan oleh aparat militer, dapat dikatakan sebagai suatu...Read More

Medanbisnisdaily.c-Medan. Salah satu yang mengganjal RUU Masyarakat Adat (MA) tidak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI masa persidangan III 2018-2019, dikarenakan sejumlah kementeriaan belum mengajukan Daftar Inventarisir Masalah (DIM). Salah satunya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Demikian dikatakan pegiat masyarakat adat dari Forum Pemuda Toba (FPT), Sahat...Read More

Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta. Dia bakal diperiksa sebagai saksi. Aher tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019) sekitar pukul 09.50 WIB. Dia terlihat mengenakan kemeja batik cokelat. Dia sempat menjelaskan soal alasan dirinya belum memenuhi panggilan KPK sebelumnya....Read More

YOGYA, KRJOGJA.com – UGM mengaku tak ingin ikut campur urusan hukum terkait kasus dugaan perkosaan dan pencabulan yang dilakukan salah satu mahasiswa Teknik UGM berinisial HS pada mahasiswi Fisipol saat KKN di Pulau Seram Maluku Juli 2017 lalu. UGM mempersilahkan kepolisian melakukan tugas secara independen sehingga didapatkan kepastian hukum atas kasus tersebut. Rektor UGM Prof...Read More

JawaPos.com– Setelah menetapkan dua tersangka, Polda Jatim melakukan gelar perkara kasus prostitusi online yang melibatkan Vanessa Angel dan Avriella Shaqila, hari ini (8/1). Gelar perkara dilakukan untuk menetapkan konstruksi hukum yang akan dijeratkan kepada dua mucikari, Endang Suhartini dan Tantri. Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera menjelaskan, konstruksi hukum yang disangkakan kepada dua...Read More

Jakarta, Beritasatu.com – Tim Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan surat dakwaan, dan berkas perkara terhadap 12 anggota DPRD Kota Malang ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Untuk itu, para legislator itu dibawa ke Surabaya untuk menjalani proses persidangan kasus suap yang menjerat mereka. Mereka dibawa menggunakan kereta api dalam keadaan diborgol dan dikawal oleh...Read More

JAKARTA, Detak.co – Fenomena prostitusi online saat ini menyebabkan polemik tersendiri di kalangan elite dan masyarakat karena belum ada aturan jelas yang dapat membedakan pelaku, pemasar, dan korban. Selain itu, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebenarnya ada pasal pidana yang membahas larangan untuk menyebarkan konten materi yang berbau porno. Tetapi dalam kasus...Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menilai pelaku dan pengguna jasa prostitusi, perlu mendapatkan hukuman sama dengan penyalurnya atau mucikari. “Iya harus (dapat hukuman). Apapun yang dilakukan terhadap perempuan dan itu adalah pelakunya harus dikenakan hukuman,” ujar Yohana di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/1/2019). Menurut Yohana, saat ini pemerintah...Read More