Penyitaan Buku Liberal di Padang Dinilai Langgar Hukum
Penyitaan Buku di Padang Dinilai Langgar Hukum

Penyitaan Buku di Padang Dinilai Langgar Hukum

Padang,detik.com – Penyitaan buku yang diduga berbau komunis dilakukan aparat gabungan TNI dan Kejaksaan di Padang. Tindakan ini dinilai melanggar prinsip negara hukum.

“Setiap tindakan pelarangan harus melalui suatu proses penegakan hukum, untuk menentukan ada-tidaknya unsur pelanggaran hukum di dalamnya. Artinya, tindakan penyapuan dengan alasan pengamanan, yang dilakukan oleh aparat militer, dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang melampau wewenang (abuse of power). Sebab, mengacu pada UU No 34/2004 tentang TNI, militer bukanlah bagian dari penegak hukum,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyu Wagiman dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (10/1/2019).

Elsam secara keras menolak semua bentuk penyapuan atau pengamanan buku yang dilakukan secara sewenang-wenang.

“Tindakan tersebut telah mengingkari prinsip-prinsip perlindungan kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, selain tak sejalan dengan prinsip due process of law,” kata dia.

Tindakan penyapuan dan pelarangan sendiri didasarkan pada TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 dan UU No. 27/1999, tentang larangan penyebaran ajaran komunisme/marxisme/leninisme. Namun aturan tersebut, menurut Elsam, secara konstitusional dapat dikatakan tidak lagi sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945. Dalam pasal itu, disebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi dan menyebarkannya dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah berpendapat bahwa pelarangan dan penyitaan buku yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tanpa proses peradilan merupakan bentuk pelanggaran terhadap negara hukum (rule of law).

Elsam menilai publik memiliki hak untuk tahu (right to know) atas berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu sehingga mendapatkan narasi sejarah bangsa yang lebih berimbang.

“Situasi hari ini memperlihatkan, kita masih terbelenggu dengan berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu, khususnya dalam konteks komunisme/marxisme, yang kerap digunakan sebagai instrumen politik elektoral, yang imbasnya justru mencederai jaminan kebebasan warga negara,” jelas Wahyu.

Sebelumnya, aparat gabungan dari Kodim dan Kejaksaan Negeri Padang menyita sejumlah buku yang dianggap menyebarkan paham komunis. Buku-buku tersebut disita dari Toko Buku Nagare Boshi di kawasan pecinan Pondok, Kecamatan Padang Barat, Selasa (8/1/2019) sore.

Ada lima judul buku yang disita. Secara keseluruhan berjumlah delapan buku. Buku-buku itu berjudul Kronik 65, Mengincar Bung Besar, Jas Merah, Anak-anak Revolusi, dan Gestapu 65: PKI, Aidit, Sukarno dan Soeharto.

“Kita amankan dulu, karena ini ada unsur PKI-nya. PKI sudah jelas dilarang,” kata Danramil 01 Padang Barat-Padang Utara, Mayor Inf Parningotan Simbolon.

Baca juga: RUU Masyarakat Adat Tak Masuk Prolegnas, KLHK Lebih Prioritaskan Perkebunan

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024
Ribuan Advokat Padati Edutorium UMS Ahmad Dahlan untuk Kongres IV KAI
June 8, 2024
Dr. Heru Notonegoro: Ribuan Advokat akan Padati Solo Hadiri Kongres IV KAI 2024
June 7, 2024