Editor KAI, Pengarang Kongres Advokat Indonesia - Page 61 of 332

By

Editor KAI
AJI Kecam Penganiayaan Wartawan di Bandung, Minta Pelaku Diproses Hukum
JAKARTA, okezone.com – Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mengecam aksi penganiayaan terhadap jurnalis foto media Tempo yakni Prima Mulia dan wartawan freelance, Iqbal Kusumadireza alias Reza. “Soal kekerasan terhadap jurnalis di Bandung, itu peristiwa yang sangat disayangkan dan harus dikecam keras,” kata Manan saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (2/5/2019). Adapun kekerasan itu sendiri...
Read More
PPATK Soroti Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Sektor Fintech
Hukumonline.com – Risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU-PT) pada sektor industri financial technology (fintech) sedang mendapat perhatian khusus dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemudahan masyarakat dalam pemindahan dana dan masih longgarnya pengawasan menyebabkan industri ini rentan dimanfaatkan pelaku TPPU-PT. Salah satu celah terjadinya TPPU-PT ini karena belum terdapat kewajiban bagi...
Read More
MA Sanksi Ketua PN Cibinong karena Bebaskan Pemerkosa Anak
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) memberikan sanksi terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Lendriati Janis. Ia ditarik ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung untuk mendapatkan pembinaan karena memberikan vonis bebas terhadap terdakwa pemerkosa dua anak. “Majelis hakim PN Cibinong diberikan tindakan tersebut karena melanggar atau menyimpangi hukum acara dan tidak memberikan hak-hak anak selama persidangan,”...
Read More
Dosen Undip: Tindakan Kapal Vietnam Tabrak KRI Langgar Hukum Internasional
JAKARTA, Okezone.com – Kapal pengawas perikanan Pemerintah Vietnam nekat menabrak lambung KRI Tjiptadi-381 yang baru saja menangkap kapal ikan asing (KIA) Vietnam BD-979 yang kedapatan mencuri ikan di Perairan Natuna Utara pada 27 April 2019 lalu. Insiden laut antar kedua negara ini lantas menuai pertanyaan di benak publik lantaran kapal perang Indonesia itu dinilai tidak...
Read More
Juniver Girsang: Masih ada kasus yang membuat tidak adanya kepastian hukum investasi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi dibawah komando Yasona Laoli yang juga Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) pernah menyatakan terdapat sekitar 139 kasus investasi yang ditangani Pokja IV dan menargetkan tahun ini dapat menyelesaikan 75 kasus investasi. Namun hingga per Februari 2019, POKJA IV mengklaim sudah menyelesaikan 149...
Read More
Dikritik ICW karena Vonis Koruptor Rendah, Ini Jawaban KPK
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menanggapi hasil penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait meningkatnya vonis rendah untuk koruptor pada 2018. KPK mengaku telah menjalankan fungsi seharusnya. “KPK more than happy atas masukan ICW, termasuk inovasi yang harus dilakukan dalam menangani petty corruption atau korupsi Rp50 ribu, Rp10 ribu (negara...
Read More
Sejarah Hidup Cornelis Van Vollenhoven, Bapak Hukum Adat Indonesia
tirto.id – Hari-hari ini agaknya tak banyak orang mengenal Cornelis van Vollenhoven. Namanya bisa jadi terbatas berseliweran di kalangan penekun hukum, terkhusus hukum adat. Namun, sarjana yang lahir di Dordrecht, Belanda, 8 Mei 1874, ini punya andil sejarah yang tak remeh. Jika ada yang layak disemati sebagai begawan hukum adat Hindia Belanda, dialah orangnya. Berkat...
Read More
Rancangan Perpres Skema LCS Disebut Sudah Masuk Kemensetneg
Jakarta, CNN Indonesia — Kemenko Perekonomian menyebut rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai skema konsesi terbatas (Limited Concession Scheme/LCS) untuk pendanaan infrastruktur sudah dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pihaknya telah mengajukan rancangan perpres tersebut ke Kemensetneg. Setelah itu, masih ada proses harmonisasi antar...
Read More
Sesuai UU Pengadilan HAM, Pidana Individual Menanti Komisioner KPU
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sesuai UU Pengadilan HAM, pidana individual tampaknya akan menjadi ancaman bagi Komisioner KPU sebagai pihak penanggung jawab utama pelaksanaan Pemilu 2019. Seperti diwartakan, KPU menyebut jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia terus bertambah menjadi 230 orang. Sedangkan ada 1.671 orang yang sakit. Aktivis Kemanusiaan, Natalius Pigai berpendapat, Komisioner KPU harusnya menyadari bahwa...
Read More
Overkapasitas Lapas, Menkumham: Undang Undang Narkotika Mesti Diubah
JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui masalah kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia diakibatkan oleh narapidana narkoba. Ia menyebutkan, di kota-kota besar, 70 persen narapidana Lapas adalah dari kasus narkoba. “Persoalan narkoba ini sudah menjadi persoalan dan momok buat kita semua. Isinya 50 persen, kalau di kota-kota sudah 70 persen, ada yang...
Read More
MK Perkuat SKB Percepatan Pemberhentian PNS Terjerat Tipikor
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjerat korupsi yang sudah memiliki putusan inkrach. Putusan tersebut menjawab gugatan dari PNS Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang pernah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Tahun 2012 dengan menggugat Pasal 87 ayat (4) huruf b...
Read More
Otto Hasibuan Tegaskan Urgensi Pembentukan Hukum Perikatan Nasional
TIMESINDONESIA, SURABAYA – Mantan Ketua Umum (Ketum) DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Prof Dr Otto Hasibuan menegaskan kembali pentingnya pembaruan Hukum Perikatan Nasional karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Otto menjelaskan, rancangan pembentukan Undang-Undang Perikatan tersendiri telah menjadi wacana beberapa waktu terakhir untuk menggantikan ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Dia...
Read More
1 59 60 61 62 63 332

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024