Hukumonline.com – Duduk di kursi pesakitan dan menjadi terdakwa tampaknya tidak dibayangkan oleh Iswahyu Widodo dan Irwan, dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Biasanya kedua hakim ini mengadili perkara orang lain, tetapi kini merekalah yang duduk di kursi pesakitan. Widodo dan Irwan diadili oleh koleganya sesama hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)...Read More

JawaPos.com – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) berkomitmen mempercepat implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Nantinya pembinaan narapidana akan diklasifikasikan menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Super Maximum Security, Lapas Maximum Security, Lapas Medium Security, dan Lapas Minimum Security dengan Pulau Nusakambangan sebagai pilot project. “Pengklasifikasian dari revitalisasi...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Penasihat hukum mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Romahurmuziy, Maqdir Ismail, menilai, sejatinya sidang praperadilan Romy bisa diproses secara cepat dan tidak berlarut-larut. Hal itu menanggapi penundaan sidang praperadilan yang seharusnya dilakukan Senin (22/4/2019), namun ditunda oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi dua...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ingatkan kembali ancaman hukum bagi masyarakat yang melakukan candaan bom di dalam pesawat. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti mengatakan orang yang melakukan candaan bom tersebut dapat dipidana merujuk pada Undang-undang Penerbangan. “Kami mengingatkan kembali kepada siapa pun untuk tidak bersenda gurau tentang bom, baik di wilayah bandar...Read More

Jakarta, Gatra.com – Hasil quick count di berbagai lembaga survei telah menunjukkan calon presiden yang diproyeksikan memenangi Pilpres 2019. Hal tersebut mendapat tanggapan dari organisasi kampenye lingkungan, Greenpeace Indonesia. Melalui Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Annisa Rahmawati menjelaskan Greenpeace konsisten meminta transparansi data hutan di Indonesia kepada siapa pun presiden yang terpilih. “Siapa pun pemimpinnya...Read More

JawaPos.com – Capres-cawapres dan calon anggota legislatif kini tengah menunggu penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan ini untuk ditetapkannya presiden-wakil presiden dan anggota legislatif terpilih dalam Pemilu serentak 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpesan agar mereka tak lupa memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setelah resmi terpilih. Lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs...Read More

indopos.co.id – Pakar hukum tata negara menekankan pemenang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ditentukan dengan mekanisme peraih suara terbanyak atau mayoritas. “Berhubung capres kita hanya dua pasang maka yang berlaku adalah suara terbanyak,” kata pakar hukum tata negara dan pemerintahan Prof Juanda dihubungi di Jakarta, Sabtu (20/4/2019). Sebelumnya beredar pesan melalui media WhatsApp, yang...Read More

DENPASAR, BALIPOST.com – Saat ini beredar narkotika jenis baru yang disebut happy water. Narkoba yang dikemas dalam bungkus minuman sachet ini sudah beredar dan BNNP Bali beserta jajarannya sudah melakukan antisipasi supaya tidak sampai masuk Bali. Happy water ini diselundupkan dari Malaysia dan per sachet dijual Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta. “Kasus ini...Read More

JawaPos.com – Berita bohong alias hoax masih saja tersebar usai pemilihan umum serentak pada Rabu (17/4). Bahkan banyak akun-akun yang menyebarkan narasi-narasi bernada provokasi usai proses hitungan cepat atau quick count dari beberapa lembaga survei. Menindaklanjuti ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bakal bertindak tegas kepada para pembuat atau penyebar hoax. Hal itu disampaikan Kepala Divisi...Read More

VIVA – Tokoh senior Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif atau kerap disapa Buya Syafii, meminta kepada dua pasangan calon di Pilpres 2019 agar menempuh jalur hukum jika ada sengketa terkait penyelenggaraan Pemilu 2019. Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini meminta kepada kedua paslon agar menggunakan jalur hukum terkait sengketa Pemilu 2019 karena Indonesia merupakan negara hukum. Buya...Read More

Medcom.id, Jakarta: Pemerintah akan membentuk tim khusus yang akan menghadapi permasalahan diksriminasi produk sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Tim akan berisi kementerian/lembaga, pelaku usaha, hingga kuasa hukum demi melawan diskriminasi sawit. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan pembentukan tim ini merupakan hasil dari kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di...Read More

TABLOIDBINTANG.COM – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau kepada pihak yang keberatan dengan proses Pemilu 2019, untuk menggunakan mekanisme konstitusional, yaitu hukum yang berlaku. Tito Karnavian menuturkan, jika pelaku pelanggaran adalah peserta pemilu, silakan melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. “Laporkan ke Bawaslu sesuai tingkatan yang ada,” kata Jenderal Tito Karnavian di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum,...Read More