JAKARTA, KOMPAS.com – Pengacara senior Otto Hasibuan membantah bahwa dirinya telah menjadi kuasa hukum pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait rencana pengajuan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, menurut Otto, hingga saat ini ia belum pernah menerima surat kuasa untuk menjadi kuasa hukum Prabowo-Sandiaga. “Saya belum pernah menerima kuasa untuk...Read More

Jakarta, medcom.id : Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menghadapi gugatan Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum tengah dipersiapkan. “KPU sudah membentuk tim hukum untuk menghadapi proses ini. Secara prinsip KPU siap untuk menghadapi sengketa di MK,” kata Komisioner KPU Viryan Azis di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019. Viryan enggan membeberkan...Read More

Jakarta, Beritasatu.com-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam hal ini Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) menandatangani kesepakatan bersama pada penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Kerja sama itu sebagai bagian dari keberlanjutan nota kesepahaman yang pernah dilakukan pada tahun 2016. Kesepakatan bersama ini...Read More

LONDON, okezone.com – Seorang sarjana hukum kelahiran Rusia mengklaim bahwa penampilannya yang menarik dan wajahnya yang cantik telah membuatnya kesulitan mengejar karier dan pekerjaan. Tabloid The Sun melaporkan, Irina Kova, seorang lulusan sekolah hukum yang berbasis di London sulit mendapatkan pekerjaan penuh setelah lulus meski dia memiliki banyak pengalaman bekerja. Perempuan seksi berusia 33 tahun...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah aset bermasalah di Provinsi Papua. Nilainya cukup fantastis hingga ratusan miliar rupiah. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dari hasil evaluasi sampai dengan akhir Desember 2018 menunjukkan bahwa komitmen sebagian besar kepala daerah masih belum cukup kuat. Nilai rata-rata monitoring centre for prevention (MCP) Provinsi Papua...Read More

Jakarta, detik.com – Google baru-baru ini dilaporkan bakal membatasi sejumlah layanannya ke Huawei. Langkah tersebut tampaknya akan diikuti oleh sejumlah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat lain. Intel, Qualcomm, dan Broadcom adalah nama-nama yang dimaksud. Berdasarkan keterangan dari sebuah sumber, para karyawan di sejumlah produsen chip asal Negeri Paman Sam telah diinformasikan bahwa perusahaan mereka bakal...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, mengatakan tuduhan kecurangan dalam Pemilu 2019 wajib dibuktikan secara fair, jujur, dan adil melalui sebuah proses hukum. “Pihak yang dibebani untuk membuktikan kecurangan adalah pihak yang menganggap atau menuduh adanya kecurangan itu. Siapa yang menuduh wajib membuktikan. Itu dalil umum dalam hukum acara,” kata Yusril...Read More

harianterbit.com — Pemilu Serentak baru saja usai, sebagai ujud dari penunaian Hak-hak Rakyat alhamdulillah telah terlaksana de xngan aman damai dan penuh sukacita. Rakyat indonesia telah menunaikan hak dan kewajibanya dalam Pemilu Legislatif dan Pil Pres secara serentak pada tgl 17 April 2019 dengan gairah sukacita ini ujud kesadaran Rakyat Indonesia dalam berkhidmat dan cermin...Read More

Jakarta, detik.com – Akhir-akhir ini kosa kata “people power” banyak terdengar dalam dalam wacana politik usai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Secara sederhananya, istilah “people power” itu dimaksudkan sebagai penggunaan kekuatan massa (rakyat) untuk mendesakkan perubahan politik atau pergantian kekuasaan di suatu negara. Pada umumnya, people power itu digunakan untuk meruntuhkan rezim yang berkuasa relatif terlalu...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Panitia Seleksi (pansel) calon pimpinan KPK bentukan Presiden Joko Widodo terus menuai protes. Praktisi Hukum Antikorupsi dari AMAR Law Firm and Public Interests Lawyer Project Alghiffari Aqsa menilai, Jokowi harus merombak tim itu. “Keputusan tersebut memiliki risiko besar pada KPK selama empat tahun ke depan karena akan dipimpin oleh orang yang tidak kompeten...Read More

JawaPos.com – Barang rampasan dari mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, terpidana kasus korupsi dan pencucian uang, kembali dilelang. Kemarin (17/5) KPK mengumumkan lelang barang-barang senilai Rp 63,28 miliar. Terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, jumlah barang rampasan dari Fuad Amin yang dilelang kali ini sebanyak 14 objek....Read More

TEMPO.CO, Medan – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly, angkat bicara mengenai kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Langkat, Sumatera Utara pada Kamis, 16 Mei lalu. Ia mengaku kecewa dan akan menindak tegas pegawai yang bertugas di Lapas tersebut. Bahkan Yasonna akan melakukan pergantian besar-besaran terhadap pegawai yang...Read More