Liputan6.com, Jakarta Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Bivitri Susanti menilai sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa hasil Pilpres 2019 adalah sosok yang dapat dipercaya. “Mereka semua adalah sosok yang dapat dipercaya, pengawasan di MK pun juga terbuka dan transparan,” ujar Bivitri dikutip dari Antara di...Read More

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap 3 orang tersangka dalam kasus suap perizinan tinggal Warga Negara Asing (WNA). Ketiga tersangka yang penahanannya diperpanjang tersebut antara lain: Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie; Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Yusriansyah Fazrin; dan Direktur PT Wisata Bahagia juga...Read More

JawaPos.com – Tim hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta kepada mejelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurut tim hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, permohonan tersebut akan sulit dikabulkan. Anggota tim hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, Taufik Basari mengatakan, ada persyaratan dan kondisi yang harus dipenuhi, sehingga pasangan calon (paslon) yang mengikuti pemilu didiskualifikasi. Selain itu,...Read More

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai pemindahan narapidana korupsi KTP-el, Setya Novanto dari Lapas Sukamiskin Bandung ke Lapas Gunung Sindur Bogor setelah kepergok pelesiran ke Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. “KPK menghargai pemindahan napi tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2019. Berulangnya kasus narapidana yang bisa berada di luar...Read More

JAKARTA, (PR).- Mabes Polri memastikan tidak memberikan fasilitas berupa senjata api maupun senjata tajam bagi anggotanya yang bertugas di Gedung Mahkamah Konstitusi dan sekitarnya. Mereka yang bertugas dalam pengamanan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) hanya dibekali peralatan standar untuk pengamanan. Seperti tameng, gas air mata, dan water canon. “Oleh karenanya aparat yang bertugas bisa mematuhi...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan lima dalil bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilihan presiden 2019. Dua dalil dibacakan oleh ketua tim kuasa hukum Prabowo, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi hari ini, Jumat 14 Juni 2019. Tiga dalil...Read More

JAKARTA, (PR).- Terdapat perbedaan permohonan yang diajukan pemohon yakni tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat 14 Juni 2019. Jika merujuk kepada naskah permohonan pemohon yang diterima Pikiran Rakyat, antara permohonan tanggal 24 Mei 2019 dengan perbaikan permohonan tanggal 10 Juni 2019...Read More

indopos.co.id – Ratna Sarumpaet, terdakwa kasus penyebaran berita bohong melalui media elektronik akan menghadirkan tiga saksi meringankan pada sidang Kamis (9/5/2019). Menurut Ratna, saksi-saksi yang dihadirkan untuk meringankan ialah ahli pidana, ahli ITE dan juga psikiater. “Pidana, ITE, sama dokter jiwa,” kata Ratna yang diwawancarai seusai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019)....Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberlakukan aturan taksi online Peraturan Menteri (PM) Nomor 118 tahun 2017 mulai 18 Juni 2019 mendatang. Aturan baru ini sebagI pengganti PM 108/2017 yang dianulir Mahkamah Konstitusi. “Sesuai rencana dan amanat PM 118 di mana kita selesaikan Desember 2018 dan akan berlaku enam bulan setelahnya, yaitu 18 Juni,”...Read More

Jakarta, Detik.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto belum menerima surat terkait permintaan perlindungan hukum dari Kivlan Zein. Meski begitu, Wiranto akan menolak hal itu dan menegaskan proses hukum terus berlanjut hingga selesai. “Saya belum baca ya. Belum tahu, (suratnya) belum sampai ke saya. Tapi kembali tadi bahwa kemarin sudah saya tegaskan bahwa...Read More

Makassar, Detik.com – Sidang perdana mantan Panglima Laskar Jihad, Ustaz Jafar Umar Thalib, dan enam orang lainnya ditunda. Penundaan sidang tersebut akibat para terdakwa tidak didampingi oleh kuasa hukum. “Mohon maaf pak ya, sidang ini ditunda dulu karena bapak dalam perkara ini tidak didampingi oleh kuasa hukum,” kata Ketua Majelis Hakim Suratno, di Pengadilan Negeri...Read More

Bisnis.com, JAKARTA–Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan ada peluang pengumuman sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Sesuai dengan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu, disebutkan bahwa permohonan sengketa hasil diregister pada 11 Juni 2019 dan...Read More