BANDUNG, sindonews.com – Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal menegaskan, penangkapan dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian dan hoaks di media sosial dilakukan agar ada efek jera. Selain itu, agar tindakan tak terpuji itu tidak ditiru, dituruti atau diikuti oleh masyarakat lain. “Sebenarnya (penegakan hukum terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian dan hoaks)...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap dua orang pada hari Minggu, 12 Mei 2019 karena diputus bersalah menyerang gereja Kristen Koptik Mesir dan toko milik seorang Kristen di Kairo sehingga menewaskan 10 orang dua tahun lalu. Delapan terpidana lainnya dijatuhi hukuman tiga tahun dan penjara seumur hidup, karena menyerang gereja dan toko milik...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Meski secara nilai meningkat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat jumlah laporan penerimaan gratifikasi terkait hari raya Idulfitri atau lebaran mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Penurunan laporan dari sektor BUMN. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pada Lebaran 2017 pihaknya menerima 172 laporan. Rinciannya, 40 laporan dari Kementerian/Lembaga, 50 laporan dari...Read More

JawaPos.com – Tim kuasa hukum Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Narhawi, Soesilo Ariwibowo membantah kliennya menerima aliran uang sebesar Rp 11,5 miliar melalui asisten pribadi, Miftahul Ulum. Uang Rp 11,5 miliar itu disebut-sebut berasal dari Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. “Ini yang buat saya prihatin. Dalam persidangan, Ulum sebagai Aspri kan membantah soal penerimaan...Read More

VIVA – Tim pengacara mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, M. Romahurmuziy, yakin permohonan praperadilan akan dikabulkan oleh hakim tunggal, Agus Widodo. Mereka menilai, KPK melanggar sejumlah hal dalam penanganan kasus yang dituduhkan ke Rommy. “Kami menganggap ada hal-hal formal yang memang dilanggar oleh KPK, khususnya mengenai surat perintah penyelidikan dan lainnya,” kata salah satu...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, mengatakan kasus makar yang menjerat aktivis oposisi bernuansa politis. Ia menilai hukum telah dijadikan sebagai alat kekuasaan. “Penetapan ini patut disayangkan karena secara jelas-jelas hukum sudah digunakan sebagai alat kekuasaan. Pada beberapa kasus di berbagai negara ini mencirikan sebagai negara yang otoriter,” kata...Read More

JawaPos.com – Aparat kepolisian menangkap seorang pemuda. Dia merupakan pria yang mengancam akan memenggal kepala Presiden Jokowi. Ancaman itu dikemukakannya lewat video yang disebar melalui media sosial (medsos). Pria yang diketahui berusia 25 tahun itu ditangkap di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Ditangkap di Perumahan Metro, Parung, Kabupaten Bogor pada hari Minggu tanggal 12 Mei...Read More

Banda Aceh, detik.com – T Saiful Bahri, perantara suap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dipindahkan ke Lapas Lambaro, Banda Aceh. Pemindahan Saiful yang divonis 5 tahun penjara ini dilakukan Jaksa pada KPK. “Yang bersangkutan dieksekusi Jaksa KPK dari Rutan KPK ke Lapas Banda Aceh pada Rabu 8 Mei,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Aceh,...Read More

JAKARTA (Lampungpro.com): Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan pihaknya akan menunggu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terkait kasus dugaan skandal hibah Kemenporan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Sebelumnya dalam tuntutan kedua terdakwa yaitu Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy, Menteri...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Kuasa hukum Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen, Pitra Romadoni menyindir Ditjen Imigrasi Kemenkumham usai mencabut pencekalan kliennya. Pitra menyebut pihak imigrasi semena-mena mengeluarkan pencekalan terhadap Kivlan. Pasalnya, menurut dia, Kivlan belum ditetapkan tersangka. “Dirjen Imigrasi agar berhati-hatilah. Jangan semena-mena terhadap orang yang tidak berkuasa...Read More

Jakarta, Detik.com – Tim Asistensi Hukum bentukan Menko Polhukam Wiranto resmi terbentuk. Tim Hukum ini bertugas membantu memberi masukan/kajian dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum. “Kita mengajak pakar-pakar yang di masyarakat, representasi masyarakat, kita ajak bersama-sama ya untuk menelaah itu, menganalisis itu. Agar dari masukan itu aparat keamanan, polisi, kejaksaan, bisa bertindak melakukan aksi yang sudah...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejakgung) mulai menyidik kasus dugaan pidana yang dituduhkan kepada Ketua GNPF-MUI Ustaz Bachtiar Nasir (UBN). Pada Kamis (9/5) malam, tim Penyidik Pidana Umum dan Khusus (Tipideksus) Bareskrim Mabes Polri mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejakgung sebagai awal proses lanjutan ke arah pendakwaan di persidangan. Kepala...Read More