VIVA.co.id – Mantan Wakil Ketua KPK sementara, Indriyanto Seno Adji, mendukung langkah Jaksa Agung Muhammad Prasetyo melakukan deponering atau mengesampingkan kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Menurutnya, kebijakan itu sudah tepat. “Itu langkah terbaik bagi bangsa dan negara dalam rangka pemberantasan korupsi,” kata Indriyanto melalui pesan singkat, Sabtu, 5 Maret 2016. Indriyanto menyebut ada kepentingan...Read More

Kompas.com – Adi Meliyati Tameno, sang guru honorer di SDN Oefafi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), tak pernah menyangka akan menerima sanksi tegas dari atasannya. Betapa tidak, hanya gara-gara mengirim pesan singkat menanyakan gajinya di bendahara dana BOS, ia dipecat dari sekolahnya. Bukan hanya itu, Adi yang sudah mengabdi di sekolahnya selama tujuh tahun...Read More

Detik.com – Eks Bupati Subang Eep Hidayat rupanya sudah menghirup udara bebas dari penjara Lapas Sukamiskin Bandung. Dia sebelumnya divonis lima tahun bui lantaran kasus korupsi Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) Kabupaten Subang tahun 2005-2008 senilai Rp 2,5 miliar. “Sudah sejak Februari (2016) lalu bebasnya,” kata Kalapas Sukamiskin Edi Kurniadi saat dikonfirmasi...Read More

Kompas.com – Pertumbuan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebesar 4,79 persen. Beberapa pihak pun memandang pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melanjutkan penguatan pada tahun 2016 ini. Meskipun demikian, Bank Indonesia (BI) memandang prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dihantui berbagai macam ancaman dan kekhawatiran, khususnya dari kondisi ekonomi global. Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyatakan,...Read More

Detik.com – Usai penjatuhan sanksi baru PBB, pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un memerintahkan agar senjata nuklir disiagakan. Kim Jong Un meminta agar senjata nuklir Korut siap digunakan kapan saja sebagai antisipasi. Dalam pernyataannya seperti dikutip kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA) dan dilansir AFP, Jumat (4/3/2016), Kim Jong Un menyatakan hulu...Read More

Kompas.com – Dalam draf RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat pasal 16 A yang menegaskan bentuk hukuman bagi anak/remaja yang terlibat dalam aksi terorisme. Hal tersebut bisa dilihat sebagai upaya antisipasi yang baik terkait potensi pelibatan anak dan remaja oleh kelompok-kelompok radikal. Menurut Setara Institute, beberapa hasil studi menunjukkan bahwa...Read More

Detik.com – KPK melanjutkan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN. Hari ini penggeledahan dilakukan di gudang PT Hutama Karya di Bogor. “Hari ini (penggeledahan terkait kasus korupsi pembangunan gedung IPDN) di Bogor, di gudang PT HK,” kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (3/3/2016)....Read More

Kompas.com – Terkait rencana pelimpahan berkas kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Mangkendek di Kabupaten Tana Toraja, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulselbar segera menggelar perkara kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. “Dalam waktu dekat kita akan ke KPK untuk gelar perkara kasus Bandara Mangkendek. Gelar perkara itu untuk pelimpahan berkas...Read More

Detik.com – Mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Alex diyakini melakukan tindak pidana korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). “Menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama...Read More

CNNIndonesia.com – Komisi Hukum DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung Prasetyo terkait deponering (pengesampingan perkara) kasus yang menjerat mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani mengaku hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan atas kepentingan umum dan hukum dari pengesampingan perkara bekas Komisioner KPK. “Apakah karena di situ juga...Read More

Liputan6.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan meminta agar DPR dan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). “Kita harus dengarkan pendapat masyarakat seperti apa, pendapat KPU, pendapat lain-lain kita dengar agar prinsipnya revisi oke untuk tujuan perbaikan, bukan yang lain-lain,” ungkap Zulkifli usai menghadiri...Read More

Okezone.com – Kanit Laka Satwilantas Jakarta Barat, AKP Rahmat Dhalizar, mengatakan pihaknya hari ini akan menyerahkan berkas perkara kasus Fortuner maut ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sebelumnya Rahmat mengatakan, jika berkas perkara kasus tersebut sempat mengalami keterlambatan pengiriman karena masih menunggu hasil visum korban dari kasus tersebut. Namun, Rahmat meyakinkan kalau pihaknya siang ini akan...Read More