Detik.com – Lion Group menang di semua tingkatan pengadilan soal pengelolaan bandara Halim Perdanakusuma. Pengadilan memerintahkan Induk Koperasi TNI AU (Inkopau-Pukadara) dan Angkasa Pura (AP) II segera meninggalkan bandara sipil itu, untuk diserahkan dan dikelola PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS), anak usaha Lion Group. Sengketa pengelolaan bandara sipil itu bermula, saat kontrak antara Induk Koperasi...Read More
Kompas.com – Dalam draf RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat pasal 16 A yang menegaskan bentuk hukuman bagi anak/remaja yang terlibat dalam aksi terorisme. Hal tersebut bisa dilihat sebagai upaya antisipasi yang baik terkait potensi pelibatan anak dan remaja oleh kelompok-kelompok radikal. Menurut Setara Institute, beberapa hasil studi menunjukkan bahwa...Read More
Detik.com – KPK melanjutkan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN. Hari ini penggeledahan dilakukan di gudang PT Hutama Karya di Bogor. “Hari ini (penggeledahan terkait kasus korupsi pembangunan gedung IPDN) di Bogor, di gudang PT HK,” kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (3/3/2016)....Read More
Kompas.com – Terkait rencana pelimpahan berkas kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Mangkendek di Kabupaten Tana Toraja, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulselbar segera menggelar perkara kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. “Dalam waktu dekat kita akan ke KPK untuk gelar perkara kasus Bandara Mangkendek. Gelar perkara itu untuk pelimpahan berkas...Read More
Detik.com – Mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Alex diyakini melakukan tindak pidana korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). “Menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama...Read More
CNNIndonesia.com – Komisi Hukum DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung Prasetyo terkait deponering (pengesampingan perkara) kasus yang menjerat mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani mengaku hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan atas kepentingan umum dan hukum dari pengesampingan perkara bekas Komisioner KPK. “Apakah karena di situ juga...Read More
