Detik.com – Mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Alex diyakini melakukan tindak pidana korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS).
“Menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 7 tahun,” ujar Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tasjfrin membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakpus, Kamis (3/3/2016)
Jaksa menyakini Alex bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair yakni Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu.
Tuntutan jaksa didasarkan pada pertimbangan hal-hal memberatkan yakni Alex Usman tidak mendukung program pemerintah. Sedangkan hal yang memberatkan yaitu Alex dianggap sopan dan kooperatif, tidak menikmati uang terkait korupsi, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya.
Atas tuntutan ini, Majelis Hakim yang diketuai Sutardjo memberikan waktu bagi Alex menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) pada Senin, 7 Maret pekan depan.
Jaksa menegaskan korupsi pengadaan 25 UPS untuk 25 sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014 merugikan keuangan negara Rp 81 miliar.
Pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah menengah di lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Barat tidak direncanakan sesuai kebutuhan riil sekolah. Karena yang dibutuhkan adalah perbaikan jaringan listrik dan penambahan daya listrik sehingga pengadaan UPS bukan yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah.
Anggaran UPS bisa dialokasikan dalam APBD perubahan tahun 2014 setelah Alex Usman melakukan lobi ke sejumlah anggota DPRD DKI.
Untuk meloloskan permintaan ini, Fahmi Zulfikar sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan meminta fee terkait pengadaan UPS. Kongkalikong ini berlanjut ke tangan Firmansyah yang saat itu menjabat Ketua Komisi E DPRD.
Anggaran UPS akhirnya berhasil lolos dan dimasukkan dalam APBD perubahan tahun 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014 meski tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E dengan SKPD Pemprov DKI.
(Kongres Advokat Indonesia)
