Hukumonline.com – Sebuah tim peneliti Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung telah melakukan riset tentang eksekusi jaminan hak tanggungan syariah. HM Fauzan, Koordinator Peneliti, menyebutkan dalam pengantar hasil penelitian bahwa penelitian ini ingin mengungkap apakah permohonan eksekusi hak tanggungan syariah menjadi kewenangan absolut peradilan agama. Kalau ya, bagaimana mekanisme eksekusinya. Pertanyaan itulah...Read More

Tempo.co – Indonesia Corruption Watch menilai vonis hakim semakin menguntungkan pelaku korupsi. Hal itu terlihat dari hasil kajian dan pemantauan yang dilakukan ICW sepanjang Januari-Juni 2016. Anggota Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Aradila Caesar, mengatakan sebagian besar koruptor hanya mendapatkan hukuman rata-rata 2 tahun 1 bulan penjara. “Ada kecenderungan hakim hanya memilih hukuman minimal,” katanya...Read More

Aktual.com – Ketua pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pajak dan Cukai, Iskandar Sitorus, menentang diterbitkannya UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Menurut dia, Tax Amnesty sama saja melukai seluruh wajib pajak yang selama ini taat.”Masa kita tidak hargai mereka (Wajib Pajak Taat). Malah negara menghormati orang jahat?,” ujar dia, Jumat (22/7). Hal ini merupakan sebuah kekeliruan...Read More

Sindonews.com – Empat hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) yang menyidang kasus pidana asusila pedangdut Saipul Jamil menyatakan tidak kecipratan uang suap dari Panitera PN Jakut, Rohadi. Hal itu seperti diungkapkan Hasoloan Sianturi, Dahlan, Sahlan Effendi, dan Jootje Sampaleng usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Enggak pernah kita bertemu dan enggak pernah...Read More

Cnnindonesia.com – Kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengungkapkan pengaturan komposisi hakim agung dalam memutus perkara tertentu dapat dilakukan dengan membayar jasa itu sekitar Rp100 juta. Hal itu dipaparkan pengacara Asep Ruhiat, yang menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi Kasubdit Kasasi Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto. Asep menyatakan Andri saat itu mengklaim bisa...Read More

Cnnindonesia.com – Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum tak mengkriminalkan pejabat daerah yang mengambil kebijakan untuk proyek pembangunan, sebelum adanya pemeriksaan pengawas internal. Hal itu dikonfirmasi Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto terkait dengan evaluasi Presiden terhadap Polda dan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Dia mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan aparat penegak hukum untuk tidak mempidanakan...Read More

Hukumonline.com – Kepolisian Daerah (Polda) Riau resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus pembakaran lahan hutan di Riau terhadap 15 perusahaan. Penghentian penyidikan bertolak belakang dengan semangat awal polisi yang melakukan penyelidikan hingga telah menetapkan beberapa tersangka. Pucuk pimpinan Polri mesti memberikan penjelasan dan klarifikasi utuh kepada masyarakat terkait keputusan tersebut. “Kami akan...Read More

Hukumonline.com – Putusan majelis hakim International People Tribunal(IPT) 1965, di Den Haag, Belanda tidak terlalu diambil pusing oleh pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung menyatakan kasus pelanggaran HAM 1965, putusan akhirnya ada pada Pemerintah Republik Indonesia. “Kita tetap patuhi peraturan di Indonesia, Undang-Undang kita sudah jelas,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung,...Read More

Sindonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus mega korupsi di balik proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak berhenti begitu saja. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, penyidik akan menggunakan fakta-fakta baru yang terungkap di dalam persidangan sebagai basis informasi. “Penanganan kasus ini belum berhenti. Justru dengan banyaknya terungkap fakta baru dipersidangan,...Read More

Hukumonline.com – Sebanyak 4 Pengadilan Negeri, yakni PN Kelas II Temanggung, PN Kelas II Mungkid, PN Kelas IB Kediri, dan PN Kelas IB Tenggarong mendapat sertifikat akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum dan ISO 9001:2015. Sertifikat tersebut diberikan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Herri Swantoro, di Pengadilan Negeri Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (14/7)....Read More

Hukumonline.com – Lembaga penegak hukum terus menjadi sorotan masyarakat luas. Apalagi penangkapan terhadap warga lembaga peradilan masih saja terjadi. Ironisnya, reformasi birokrasi yang digembar gemborkan belakangan tahun terakhir tak mampu pula mengubah kultur warganya di lembaga peradilan. “Isu utama dari sebelum reformasi lebih perubahan kultur, karena dikeluhkan oleh masyarakat karena pada persoalan suap menyuap, itu...Read More

Cnnindonesia.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan perkara dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur atas nama tersangka La Nyalla Mattalitti dinyatakan lengkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejati Jawa Timur Romy Arizyanto menuturkan status P21 sudah diberikan terhadap perkara La Nyalla sejak Jumat (15/7) lalu. Usai dinyatakan lengkap, berkas dan tanggung...Read More