Cnnindonesia.com – Kejaksaan Agung berencana mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan Yayasan Supersemar kepada mereka 29 Juni lalu. Yayasan Supersemar memenangkan gugatan melawan Kejagung yang dinilai melakukan perbuatan melawan hukum. Supersemar merasa dirugikan karena Kejagung menyebut yayasan itu menerima dana dari beberapa bank dalam negeri senilai US$420 juta pada periode...Read More

Tempo.co – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga Doddy Aryanto Supeno terhadap dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua hakim Sumpeno menyatakan bahwa penasehat hukum Doddy, yang mengajukan eksepsi, tidak memiliki alasan hukum yang cukup. “Oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak...Read More

Hukumonline.com – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengemukakan bahwa bank persepsi penampung dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunanpajak (tax amnesty) wajib memiliki fasilitas lock up selama tiga tahun. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diterbitkan pada hari ini, Senin (18/7). “Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang keluar hari ini ada syarat bagi bank...Read More

Hukumonline.com – Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menilai secara umum UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) tidaklah berkeadilan bagi masyarakat. Termasuk materi  muatan Pasal 4A ayat (2) huruf b yang membatasi hanya 11...Read More

Inilah.com – Direktur Centre Fot Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan M Prasetyo saat ini dinilai tidak memiliki arah. Karena terlihat tidak memiliki prioritas kategori kasus mana yang ingin diselesaikan. “Sebelum Prasetyo banyak target korupsi yang tangkap, ada targetnya gitu, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi ada targetnya,” papar Uchok,...Read More

Inilah.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara menemukan indikasi dugaan korupsi dalam penerimaan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Halmahera Barat (Halbar) senilai Rp 2 miliar. Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku Utara, Achmad Fauzi Amin mengatakan temuan BPK ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No.15.C/LHP/XIX.TER/5/2016, pada 26 Mei 2016, termasuk...Read More

Hukumonline.com – Sengketa atau konflik pertanahan, apalagi kalau sudah sampai menjadi perkara di pengadilan, merupakan masalah kompleks dan laten yang harus diselesaikan. Eskalasi konflik semakin meningkat seiring semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat akan tanah, baik yang akan dijadikan lokasi pemukiman maupun untuk lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, atau keperluan lain. Jika demikian halnya, apakah sudah sedemikian penting...Read More

Hukumonline.com – Perseteruan merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru membuat Ali Khosin Pemilik PR Jaya Makmur (Gudang Baru) berakhir di penjara, walau sebelumnya sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan Pemilik Merek atau Pemegang/Pemilik Merek terdaftar adalah Ali Khosin. Namun, majelis hakim Peninjauan Kembali (PK) yang terdiri dari Artidjo Alkostar, Suhadi, dan Sri...Read More

Hukumonline.com – Mantan Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang juga Guru Besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bondjol, Padang, Salmadanis dan rekannya yang berprofesi notaris, Elisa Satria Pilo, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Sumatera Barat. Kepala Kejari Padang, Syamsul Bahri mengatakan, kedua tersangka ditahan lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan...Read More

Hukumonline.com – Tak cukup mengajukan judicial review atas Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty, Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso, mendesak Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan segera mundur dari jabatannya. Sugeng mengatakan, pihaknya akan mendatangi kantor Dirjen Pajak pekan depan. Ia sekaligus juga bermaksud meminta klarifikasi dari pihak Dirjen Pajak terkait kebijakan tax...Read More

Hukumonline.com – Dinilai diskriminatif, aturan syarat pengangkatan hakim agung dan hakim konstitusi serta masa jabatan pimpinan MA dan MK dipersoalkan dua warga negara yang berprofesi sebagai hakim. Mereka, Hakim PN Jakarta Pusat Binsar M. Gultom dan Hakim Tinggi pada PT Medan Lilik Mulyadi yang menggugat beberapa pasal dalam UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung...Read More

Sindonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan menjerat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Rohadi diduga memiliki harta kekayaan melimpah hingga puluhan miliar yang tidak sesuai dengan ppenghasilan dan gajinya sebagai pegawai negeri. ‎ Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, saat ini belum...Read More