sindonews.com – Mahkamah Agung (MA) diminta mengakui kegagalannya dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap hakim atau aparatur nonhakim‎. Terulangnya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap panitera pengganti pengadilan, dianggap bukti kegagalan MA dalam membina atau melakukan pengawasan terhadap hakim atau aparatur nonhakim‎. Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai, MA harus bertanggung jawab atas terulangnya...Read More

Hukumonline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait rencana pembangunan 12 proyek ruas jalan di Sumatera Barat (Sumbar) yang melibatkan anggota Komisi III DPR RI I Putu Sudiartana (IPS). Selain Putu, empat tersangka lain adalah sekretaris pribadi IPS berinisial NOP, SHM seorang pengusaha, YA (pengusaha) dan Suprapto (SPT), Kepala...Read More

Hukumonline.com – Pengurus Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/6) siang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua APPTHI St Laksanto mengatakan, pihaknya melaporkan bahwa asosiasi yang terdiri dari sekitar 180 perguruan tinggi hukum di Indonesia tersebut telah membentuk tim panel eksaminasi putusan Mahkamah Agung (MA). Tim...Read More

Hukumonline.com – Mahkamah Agung (MA) akhirnya memutuskan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) atas praperadilan yang dimohonkan oleh mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo. Permohonan PK tersebut diperiksa oleh Hakim Agung Dr. Salman Luthan sebagai ketua, Sri Murwahyuni dan MS Lumme sebagai anggota. Putusan yang diketok pada 16...Read More

Hukumonline.com – Tertangkapnya sejumlah aparatur pengadilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini semakin mengarahkan persepsi publik akan ‘ketidakberesan’ pada lembaga peradilan di Indonesia di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) itu. Banyak pihak menenggarai persoalan lemahnya pengawasan baik di internal MA maupun eksternal menjadi penyebab oknum tertentu masih bebas melancarkan aksinya. Direktur Ekeskutif Lembaga Kajian...Read More

Cnnindonesia.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta aparat penegak hukum agar menjatuhi hukuman berat kepada pelaku pemalsuan vaksin karena apa yang diperbuat itu membahayakan kesehatan masyarakat. “Pembuat vaksin palsu harus dipidana seberat-beratnya, itu memang sungguh-sungguh kriminal,” katanya di Semarang, Minggu. Menurut Ganjar, tindakan para pemalsu vaksin tersebut tidak bisa ditoleransi apapun alasannya. Hal tersebut...Read More

Tempo.co – Sejumlah kejanggalan mencuat dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan di Badan Legislasi,  Dewan Perwakilan Rakyat. “RUU ini sudah mangkrak, kenapa tiba-tiba dikejar untuk paripurna?” ujar Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani dalam diskusi di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu,  26 Juni 2016. Julius menuding penyusunan RUU Pertembakauan sarat pelanggaran...Read More

Sindonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi serta tidak meminta dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) kepada masyarakat atau perusahaan. Imbauan tersebut disampaikan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, dalam rangka mengahadapi hari raya Idul Fitri tahun 2016. Imbauan ini ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua...Read More

Sindonews.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap dalam pembahasan Raperda tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Penyidik bahkan membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke. “Jika memang ada pengembangan kasus bisa saja (KPK panggil Foke). Kemungkinan memeriksa selalu terbuka,” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK...Read More

Cnnindonesia.com – Pemerintah Indonesia dinilai telah gagal mencegah dan menangani kasus-kasus penyiksaan, termasuk melemahnya sistem hukum melawan praktik penyiksaan. Kondisi tersebut terus terjadi setelah 18 tahun pasca ratifikasi konvensi anti penyiksaan pada 1998. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan pada 26 Juni besok, masyarakat internasional akan menyambut kembali hari...Read More

Cnnindonesia.com – Minimnya hukuman bagi pelaku korupsi dianggap tak menimbulkan efek jera. Hal ini terjadi lantaran sistem pengambilan putusan hakim di Indonesia yang masih berpatokan pada batasan minimal dan maksimal hukuman tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Calon hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung Prayitno Iman Santoso mengatakan, sistem itu yang membuat sejumlah perkara berat mendapatkan vonis...Read More

Inilah.com – Mantan Pimpinan KPK, M Jasin mengatakan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras hampir mirip dengan kasus Bank Century, dimana dilanjutkan penanganannya setelah ditemukan bukti baru (novum). Yasin menduga maksud pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut belum ada pelanggaran melawan hukum yang indikasi pidana korupsi belum final. Sebab pelanggaran...Read More