July 19, 2016 - Kongres Advokat Indonesia

Day

July 19, 2016
La Nyalla Segera Disidangkan
Cnnindonesia.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan perkara dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur atas nama tersangka La Nyalla Mattalitti dinyatakan lengkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejati Jawa Timur Romy Arizyanto menuturkan status P21 sudah diberikan terhadap perkara La Nyalla sejak Jumat (15/7) lalu. Usai dinyatakan lengkap, berkas dan tanggung...
Read More
Supersemar Menang Gugatan, Kejagung Siap Banding
Cnnindonesia.com – Kejaksaan Agung berencana mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan Yayasan Supersemar kepada mereka 29 Juni lalu. Yayasan Supersemar memenangkan gugatan melawan Kejagung yang dinilai melakukan perbuatan melawan hukum. Supersemar merasa dirugikan karena Kejagung menyebut yayasan itu menerima dana dari beberapa bank dalam negeri senilai US$420 juta pada periode...
Read More
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Penyuap Panitera PN Jakpus
Tempo.co – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga Doddy Aryanto Supeno terhadap dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua hakim Sumpeno menyatakan bahwa penasehat hukum Doddy, yang mengajukan eksepsi, tidak memiliki alasan hukum yang cukup. “Oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak...
Read More
Soal Tax Amnesty, Bank Persepsi Wajib Miliki Fasilitas Lock Up
Hukumonline.com – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengemukakan bahwa bank persepsi penampung dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunanpajak (tax amnesty) wajib memiliki fasilitas lock up selama tiga tahun. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diterbitkan pada hari ini, Senin (18/7). “Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang keluar hari ini ada syarat bagi bank...
Read More
UU PPN Dinilai Tidak Berkeadilan
Hukumonline.com – Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menilai secara umum UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) tidaklah berkeadilan bagi masyarakat. Termasuk materi ┬ámuatan Pasal 4A ayat (2) huruf b yang membatasi hanya 11...
Read More

TERPOPULER

TERFAVORIT

Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024
The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024