Editor KAI, Pengarang Kongres Advokat Indonesia - Page 154 of 332

By

Editor KAI
Pakar Hukum: Pembentukan TGPF Permudah Ungkap Kasus Novel Baswedan
JAKARTA, SINDONEWS.Com – Sejumlah kalangan mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Desakan muncul karena hingga sepuluh bulan sejak peristiwa yang terjadi April 2017 berlalu, polisi belum berhasil menangkap pelaku penyerang Novel. “Karena kasus Novel ini sangat pelik. Jadi mendesak...
Read More
Korupsi di Kementan, Kejagung Tetapkan Dua Tersangka
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan dua orang sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi Kegiatan Bantuan Fasilitas Sarana Produksi Kepada Kelompok Tani Binaan Penggerak Membangun Desa (PMD) Tahun 2015 Di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Penerima Bantuan Sarana Produksi Hortikultura tersebut senilai Rp. 24 Miliar untuk Wilayah Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur...
Read More
ICW: Hukum Terpinggirkan di Rezim Jokowi
JAKARTA, KOMPAS.com – Aktivis Indonesia Corruption Watch ( ICW ) Donal Fariz menilai sektor hukum tidak mendapatkan perhatian dalam era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini bisa dilihat dari kisruh pengesahan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang MD3. Pemerintah dan DPR sudah mengesahkan revisi tersebut dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Namun,...
Read More
Eksepsi Fredrich Yunadi Ditolak Jaksa KPK: Dakwaan Penuhi Syarat
tirto.id – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP, Fredrich Yunadi dan kuasa hukumnya. Mereka tetap berkeyakinan bahwa dakwaan sudah memenuhi syarat untuk disidangkan. “Menolak eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa maupun eksepsi pribadi yang diajukan terdakwa Dr Fredrich Yunadi,” kata Jaksa KPK Ikhsan...
Read More
Novel Baswedan tiba di KPK, disambut para pegiat anti korupsi
Jakarta, BBC.Com, Penyidik KPK, Novel Baswedan, tiba di Gedung KPK Kamis siang (22.2), disambut para pimpinan dan mantan pimpinan KPK , para karywan KPK, serta para pegiat antikorupsi. Ia tiba dari Singapura -tempat dia menjalani pengobatan selama ini- meski kondisi matanya belum pulih total. Kepulangan itu ditempuh di tengah masih munculnya sejumlah pertanyaan atas kinerja...
Read More
Pesan Jokowi ke Calon Hakim: Hukum Harus Adil, Jangan Diperdagangkan
JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo berpesan kepada calon hakim agar tidak meperjual belikan hukum. Lembaga peradilan harus menciptakan hukum yang adil bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan Jokowi saat memberikan pembekalan kepada 1591 calon hakim di Balai Diklat Mahkamah Agung, Megamendung, Jawa Barat, Rabu (21/2/2018). Jokowi mengatakan, kepastian hukum adalah kunci bagi pembangunan demokrasi dan...
Read More
Ahok Gunakan Pasal 'Kekhilafan Hakim' sebagai Dasar Hukum PK
Jakarta, CNN Indonesia — Terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggunakan pasal kekhilafan hakim sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali (PK) putusan hakim dalam kasus penodaan agama. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jootje Sampaleng mengatakan soal kekhilafan itu tercantum dalam Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Alasan hukum dia menggunakan Pasal 263...
Read More
Formappi: Lewat UU MD3, DPR Berusaha Aman dari Jerat Hukum
VIVA – Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia, atau FORMAPPI, Sebastian Salang mengatakan, Anggota DPR RI telah menunjukkan kesombongannya dengan melakukan Revisi UU MD3, di mana dalam revisi tersebut mencantumkan pasal yang melindungi diri anggota dewan dari jerat hukum. “Pelajaran yang lain, memang DPR memperlihatkan begitu angkuh, begitu pongah memperlihatkan kekuasaan kepada rakyat Indonesia, dengan...
Read More
Indonesia Masih Kekurangan Notaris
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Widodo menegaskan, jumlah notaris di Indonesia masih belum berlebih. Widodo menunjuk sejumlah wilayah Indonesia timur yang masih sangat kekurangan tenaga notaris. “Bahkan di Kaimana, Papua, hanya ada satu notaris,” kata bekas Ketua Badan Kerja Sama Pengelola Program Studi Kenotariatan Perguruan Tinggi Negeri ini kepada Tempo....
Read More
Wapres JK Minta Malaysia Hukum Tegas Penganiaya Adelina
SINDONEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah meminta Malaysia menegakkan hukum terhadap penganiaya Adelina Lisao yang meninggal dunia. Adelina diduga tewas akibat dianiaya oleh majikannya di Malaysia. “Kami turut berduka cita tentu. Dan, kedua kami minta itu pelaksanaan hukum yang harus dipertegas oleh Pemerintah Malaysia. Menlu kita sudah berhubungan dengan sana. Kalau perlu, saya pun akan berhubungan dengan...
Read More
Tangis Pecah di Sidang First Travel, Jamaah: Hukum Mati!
JawaPos.com – Sejumlah korban biro perjalanan umrah PT First Travel tak bisa mengendalikan emosinya saat melihat Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki memasuki ruang persidangan. Sorakan pun dilontarkan kepada keluarga penipu itu. “Woooo. Hukum mati!” teriak beberapa korban di Ruang Garuda, Pengadilan Negeri Depok, Depok, Jawa Barat, Senin (19/2). Bahkan seorang...
Read More
Pengamat Kritik Anies-Sandi Ubah Nama Halte Bus 12 Mei Reformasi
TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengkritik keras kebijakan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno atau Anies-Sandi yang mengganti nama Halte Transjakarta 12 Mei Reformasi menjadi Halte Transjakarta Grogol. Padahal pemberian nama Halte 12 Mei Reformasi dilakukan untuk menghargai perjuangan mahasiwa Universitas Trisaksi saat reformasi 1998. “Kejadian itu...
Read More
1 152 153 154 155 156 332

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024