Ahok Gunakan Pasal 'Kekhilafan Hakim' sebagai Dasar Hukum PK
Ahok Gunakan Pasal 'Kekhilafan Hakim' sebagai Dasar Hukum PK

Ahok Gunakan Pasal ‘Kekhilafan Hakim’ sebagai Dasar Hukum PK

Jakarta, CNN Indonesia — Terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggunakan pasal kekhilafan hakim sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali (PK) putusan hakim dalam kasus penodaan agama.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jootje Sampaleng mengatakan soal kekhilafan itu tercantum dalam Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Alasan hukum dia menggunakan Pasal 263 ayat 2 KUHAP yaitu ada kekhilafan hakim atau ada kekeliruan yang nyata,” kata Humas PN Jakarta Utara, Jootje Sampaleng di Jakarta, Rabu (21/2).

Jootje merinci ada tiga hal dasar PK yang tercantum dalam pasal 263 ayat 2 KUHAP. Syarat materilnya adalah adanya keadaan baru, adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya putusan yang memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.

Ia juga merinci faktor keadaan yang baru berdasarkan pada keadaan terdakwa yang menyangkut di persidangan atau yang berhubungan langsung dengan perkara.

Jootje mengatakan, pengacara Ahok membandingkan dengan vonis Buni Yani oleh Pengadilan Negeri Bandung.

Perkara Buni baru diputus Pengadilan Negeri Bandung pada 14 November tahun lalu. Buni Yani divonis penjara 1,5 tahun namun dia tak dikurung karena sedang berupaya melakukan banding.

Terkait, kata Jootje, PN Jakut akan tetap menerima pengajuan PK meskipun dasar hukum perkara Buni Yani belum berkekuatan tetap atau inkrah. Pengadilan, imbuhnya, hanya akan mempersiapkan perkara formalitas saja.

“Saya belum cek apakah (kasus Buni Yani) sudah inkrah atau belum bagi saya nanti majelis mahkamah agung yang akan memutuskan,” tegas dia.

Sebelumnya, Pengacara Ahok mendaftarkan pengajuan kembali pada 2 Februari 2018. Salah satu pengacara Ahok, Josefina Syukur, mengatakan PK diminta langsung oleh Ahok sendiri.

Baca Juga : Formappi: Lewat UU MD3, DPR Berusaha Aman dari Jerat Hukum

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024