Korupsi di Kementan, Kejagung Tetapkan Dua Tersangka
Korupsi di Kementan, Kejagung Tetapkan Dua Tersangka

Korupsi di Kementan, Kejagung Tetapkan Dua Tersangka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan dua orang sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi Kegiatan Bantuan Fasilitas Sarana Produksi Kepada Kelompok Tani Binaan Penggerak Membangun Desa (PMD) Tahun 2015 Di Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Penerima Bantuan Sarana Produksi Hortikultura tersebut senilai Rp. 24 Miliar untuk Wilayah Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

“Penyidik telah melakukan pemanggilan secara patut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan menetapkan tersangka inisial AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan SL pekerjaan Direktur CV. Cipta Bangun Semesta,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum, Jumat (23/2/2018) di Kejagung, Jakarta Selatan.

Dana Rp 24 Miliar tersebut dibagi untuk empat wilayah propinsi penerima bantuan yakni, Sumatera Barat 32 kelompok, Kalimantan Barat 32 kelompok; Kalimantan Selatan 44 kelompok, Kalimantan Timur 36 kelompok;

Adapun jenis dan spesifikasi teknis bantuan yang akan diterima oleh setiap kelompok Petani antara lain cultivator, kendaraan roda tiga, pompa air, hand sprayer, selang dorong dan lain sebagainya;
Penyedia barang dalam kegiatan ini adalah CV. Cipta Bangun Semesta serta melakukan pendistribusian barang.‎

Dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan korupsi berupa pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak / kekurangan volume penyaluran pupuk Granul merk Nutrizim, keterlambatan pendistribusian barang dan sebagainya.

“Ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3,5 Miliar,” tegasnya.

Atas perbuatannya kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga : ICW: Hukum Terpinggirkan di Rezim Jokowi

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024