REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi akan menggelar sidang perdana tiga tersangka suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 pada hari ini. Tiga tersangka yang akan menjalani persidangan adalah Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten...Read More
tirto.id – Desakan agar DPR dan pemerintah mengkaji ulang serta menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus berlanjut. Selain 37 ormas dan LSM yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP, sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa juga mengkritik pasal yang dinilai mengancam kebebasan pers. Suwarjono, Pemimpin Redaksi Suara.com mengatakan, dalam draf RKUHP yang...Read More
VIVA – Pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, kembali dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kali ini, DPP Partai Demokrat secara kelembagaan yang melaporkan Firman. Sekretaris Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ardy Mbalembout mengatakan, pihaknya melaporkan Firman atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik di depan publik melalui media elektronik. Hal itu terkait pernyataan Firman di...Read More
detik.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut revisi Undang-Undang MD3 mengandung beberapa pasal yang dianggap melanggar konstitusi. KPK mendorong masyarakat melakukan judicial review (JR) atas revisi UU MD3 yang disahkan itu. “Ini kan sudah disepakati, karena itu tugas masyarakat kalau mau me-review kembali,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kompleks parlemen, Senayan,...Read More
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah meminta pihak kepolisian mengusut latar belakang penyerangan dan kekerasan terhadap pemuka agama. Sebab, kejadian berenten tersebut merupakan perbuatan kriminal dan mengancam umat beragama. “Polisi harus mengusut latarbelakang penyerangan tersebut. Upaya penyerangan terhadap pendeta tersebut terang adalah perbuatan kriminal serius dan seolah memberikan simbol-simbol ancaman terhadap umat beragama...Read More
VIVA – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut auditor BPK RI, Rochmadi Saptogiri, dengan pidana 15 tahun penjara lantaran dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Rochmadi juga dituntut membayar denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan. “Kami menuntut majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana...Read More
detik.com, Jakarta – Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) akan disahkan sore ini. Setidaknya ada dua pasal kontroversial di RUU itu, soal hak imunitas anggota DPR dan hak panggil paksa. Hak imunitas anggota DPR tercantum di Pasal 245. Di pasal itu diatur anggota DPR yang bermasalah hukum tak bisa langsung dipanggil penegak hukum....Read More
detik.com, Jakarta – Meydi Juniarto alias MJ (60) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus tabrak lari produser RTV Raden Sandy Syafieq. Meydi berprofesi sebagai pengacara. “Iya pengacara,” jelas Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra, saat dihubungi detikcom, Minggu (11/2/2018). Halim tak merinci apakah Meydi biasa bekerja sebagai pengacara artis. “Semua (kasus)...Read More
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) seorang kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengungkapkan kepala daerah yang tertangkap tangan adalah Bupati Ngada, Marianus Sae. “Iya benar yang tertangkap tangan Bupati Ngada,” kata Febri dalam pesan singkatnya, Ahad (11/2). Marianus...Read More
okezone.com, JAKARTA – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai Pasal 73 revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD (MD3) sudah tepat untuk mendukung kerja dan penegakan marwah parlemen. Pasal 73 RUU MD3 sendiri berisi aturan bahwa DPR bisa memanggil paksa pihak-pihak yang mangkir dari panggilan sebanyak tiga kali. Pemanggilan paksa...Read More
DETIK.COM, Jakarta – Pemerintah dan DPR telah menyepakati aturan ‘mewajibkan’ polisi membantu DPR memanggil paksa individu atau lembaga yang mangkir ketika dipanggil DPR. Namun, polisi diminta hati-hati dalam penerapan aturan tersebut. Sebab, jangan sampai masyarakat menilai polisi berpihak pada kepentingan oknum tertentu. “Begini, polisi harus tempatkan pasal tersebut dalam konteks bahwa untuk mendukung kewenangan legislatif...Read More
