Ekpos.com – Penguatan fungsi sebagai bagian dari penegakan hukum di Indonesa menjadi salah satu bahasan penting yang dilakukan Kongres Advokat Indonesia (KAI) saat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel El Royal, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jumat (9/2/2018). “Kami sadar bahwa advokat ini merupakan bagian dari penegakan hukum di Indonesia. Sehingga menjadi tugas dan kewajiban...Read More
Rmoljabar.com – Kongres Advokat Indonesia (KAI) menegaskan lembaga anti rasuah harus siap dikritisi dan dikoreksi jika melakukan tindakan yang kurang tepat. Di samping itu, KAI juga mendukung KPK jika tetap on the track dalam menegakkan hukum. Sekretaris Jenderal KAI, Aprillia Supaliyanto mengatakan, dukungan KAI terhadap KPK tidak sekaligus menghilangkan daya kritis advokat kepada lembaga anti...Read More
Rmoljabar.com – Kongres Advokat Indonesia (KAI) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Pasalnya, advokat tidak ingin negara Indonesia tumbuh subur dan menjamur praktik korupsi. Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal KAI, Aprillia Supaliyanto usai pembukaan Rakernas KAI 2018 yang bertajuk “Membangun Soliditas dan Kualitas Organisasi Untuk Menjaga dan Menguatkan Marwah KAI...Read More
detik.com, Jakarta – Meydi Juniarto alias MJ (60) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus tabrak lari produser RTV Raden Sandy Syafieq. Meydi berprofesi sebagai pengacara. “Iya pengacara,” jelas Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra, saat dihubungi detikcom, Minggu (11/2/2018). Halim tak merinci apakah Meydi biasa bekerja sebagai pengacara artis. “Semua (kasus)...Read More
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) seorang kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengungkapkan kepala daerah yang tertangkap tangan adalah Bupati Ngada, Marianus Sae. “Iya benar yang tertangkap tangan Bupati Ngada,” kata Febri dalam pesan singkatnya, Ahad (11/2). Marianus...Read More
okezone.com, JAKARTA – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai Pasal 73 revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD (MD3) sudah tepat untuk mendukung kerja dan penegakan marwah parlemen. Pasal 73 RUU MD3 sendiri berisi aturan bahwa DPR bisa memanggil paksa pihak-pihak yang mangkir dari panggilan sebanyak tiga kali. Pemanggilan paksa...Read More