tirto.id – Desakan agar DPR dan pemerintah mengkaji ulang serta menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus berlanjut. Selain 37 ormas dan LSM yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP, sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa juga mengkritik pasal yang dinilai mengancam kebebasan pers. Suwarjono, Pemimpin Redaksi Suara.com mengatakan, dalam draf RKUHP yang...Read More

VIVA – Pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, kembali dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kali ini, DPP Partai Demokrat secara kelembagaan yang melaporkan Firman. Sekretaris Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ardy Mbalembout mengatakan, pihaknya melaporkan Firman atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik di depan publik melalui media elektronik. Hal itu terkait pernyataan Firman di...Read More

detik.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut revisi Undang-Undang MD3 mengandung beberapa pasal yang dianggap melanggar konstitusi. KPK mendorong masyarakat melakukan judicial review (JR) atas revisi UU MD3 yang disahkan itu. “Ini kan sudah disepakati, karena itu tugas masyarakat kalau mau me-review kembali,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kompleks parlemen, Senayan,...Read More