Pakar Hukum: Pembentukan TGPF Permudah Ungkap Kasus Novel
Pakar Hukum: Pembentukan TGPF Permudah Ungkap Kasus Novel Baswedan

Pakar Hukum: Pembentukan TGPF Permudah Ungkap Kasus Novel Baswedan

JAKARTA, SINDONEWS.Com – Sejumlah kalangan mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Desakan muncul karena hingga sepuluh bulan sejak peristiwa yang terjadi April 2017 berlalu, polisi belum berhasil menangkap pelaku penyerang Novel.

“Karena kasus Novel ini sangat pelik. Jadi mendesak dibentuk tim pencari fakta independen,” kata pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti kepada SINDOnews, Jumat (23/2/2018). (Baca juga: Novel Baswedan Kobarkan Semangat Pegawai KPK)

Bivitri menduga Novel diserang karena dianggap banyak menangani kasus-kasus yang menyangkut para elite kekuasaan. “Dengan tim ini, akan mempermudah untuk mendapatkan informasi yang selama ini belum terungkap,” ujarnya.

Bivitri berharap, Presiden segera merespons desakan publik tersebut.
Presiden dikatakannya memiliki kewenangan penuh membentuk TGPF.

Menurut dia, tim tersebut bisa beranggotakan orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.

Dia mengatakan, Presiden bisa mengambil pelajaran dari tim independen yang pernah dibentuk untuk menangani kasus yang menimpa pimpinan KPK sebelumnya.

“Kalau tim ini langsung di bawah Presiden akan memiliki legitimasi kuat untuk memanggil pihak-pihak yang bisa dimintai keterangan,” tuturnya.

Baca Juga : Korupsi di Kementan, Kejagung Tetapkan Dua Tersangka

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Siaran Pers Dewan Kehormatan Dareah Ad Hoc Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta
September 25, 2023
Bersinergi, KAI & Polri Tanda Tangani Nota Kesepahaman Tentang Peningkatan Kapasitas SDM
September 8, 2023
Harapan Presiden KAI & Pimpinan OA Lainnya di HUT MA ke-78
August 23, 2023
Siaran Pers DPP KAI Terkait Vice President KAI Adv. Prof. Denny Indrayana
July 17, 2023
9 Hakim MK Adukan Denny Indrayana ke KAI & Denny pun Keluar dari Grup WA DPP KAI Agar Tidak Mengganggu Pemeriksaan Etik
July 15, 2023