February 16, 2016 - Kongres Advokat Indonesia

Day

February 16, 2016
Pakar Hukum Tak Ada Pelanggaran Hukum di SMS Hary Tanoesoedibjo
Sindonesw.com – SMS atau pesan singkat yang dikirim CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo kepada Kepala Subdirektorat Pidana Khusus Kejaksaan Agung Yulianto merupakan salah satu hal yang dibahas dalam rapat panitia kerja penegakan hukum DPR malam ini. Agenda rapat yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB itu mendengarkan pendapat pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII)...
Read More
Komnas HAM Yakin Pemerintah Akan Gagal Terapkan Hukum Kebiri
CNNIndonesia.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meyakini pemerintah bakal gagal menjalankan hukuman kebiri meskipun aturan terkait hukuman tersebut berhasil disahkan. Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan eksekusi hukuman kebiri pada umumnya harus mendapatkan persetujuan dari orang yang akan menjalaninya. Ia juga mengatakan dokter punya kode etik yang menyatakan mereka tidak bisa melakukan...
Read More
Kelompok Tani Keluhkan Harus Buat Badan Hukum
Pikiranrakyat.com – Ribuan kelompok tani di Kab. Bandung terancam tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah karena belum berbadan hukum dan disahkan Menkum HAM. Kelompok tani meminta keringanan karena untuk mengurus badan hukum membutuhkan biaya yang tak sedikit. “Berorganisasi saja barang baru bagi petani yang ada di desa-desa apalagi harus berbadan hukum,” kata Ketua Kelompok Tani...
Read More
Supaya Berjalan Efektif, KPK Butuh Lembaga Pengawasan
Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai membutuhkan sebuah lembaga pengawas agar berjalan lebih efektif dan pasti. Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin membantah kekhawatiran banyak pihak jika dewan pengawas akan melemahkan fungsi, tugas, dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya lembaga apapun dalam prinsip konstitusional harus ada lembaga pengawasan. “Menurut saya,...
Read More
Massa Tagih Kepastian Hukum Bupati Maros
Rmol.co – Mabes Polri didesak segera melakukan penahanan terhadap Bupati Maros Sulawesi Selatan Hatta Rahman, setelah menetapkannya sebagai tersangka. Hal ini penting agar ada kepastian hukum mengingat Hatta Rahman akan segera dilantik kembali sebagai bupati untuk periode kedua. Tuntutan itu disampaikan ratusan massa yang tergabung dalam Pelopor Aksi Untuk Pembaruan (Pekan) 21 dengan menggelar unjuk...
Read More
Umar Patek Ajukan Diri Jadi Negosiator, Ini Kata Kapolri
Republika.co.id – Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan, Polri akan tetap memproses hukum kepala daerah terpilih yang tersangkut kasus. Namun, pengusutan akan dilakukan setelah proses Pilkada selesai. “Pilkada kan belum selesai, kecuali pilkada selesai, dilantik, proses hukum,” ujar Badrodin, di Mabes Polri, Senin (15/2). Ditanya terkait apabila ada kepala daerah terpilih dan tersangkut kasus namun...
Read More
Polisi Gelar Operasi Penegakan Hukum Saat Warga Kalijodo di Relokasi
Harianterbit.com – Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya siap mengamankan proses relokasi warga Kalijodo, dengan melakukan operasi penegakan hukum, terhadap pelaku premanisme, narkoba, prostitusi dan perjudian. “Polda Metro Jaya tentunya memback up rencana pemerintah provinsi (DKI Jakarta),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M Iqbal di Gedung Utama Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (15/2/2016)....
Read More
Polda Metro Jaya Segera Razia Preman, Miras, dan Prostitusi di Kalijodo
Kompas.com — Polda Metro Jaya segera melakukan operasi besar-besaran di Kalijodo, Jakarta. Operasi tersebut untuk memberantas penyakit masyarakat yang mengakar di wilayah Kalijodo. “Kita akan lakukan operasi penegakan hukum di sana (Kalijodo) karena momentum yang ada saat ini saat tepat bagi Polda Metro Jaya untuk melakukan operasi penegakan hukum, seperti operasi preman, miras, prostitusi, dan...
Read More
Politikus PKS Aboebakar Alhabsy Mafia Hukum Masih Kuasai Struktur Hukum Indonesia
Tribunnews.com – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy menilai, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna beberapa waktu lalu, menjadi bukti masih adanya mafia hukum. “Menunjukkan kepada kita, mafia hukum masih menguasai struktur hukum di Indonesia. Tentu ini membawa keprihatinan yang mendalam untuk kita semua. Belajar...
Read More
Irmanputra Sidin Praktik Korupsi Yudisial Ganggu Jaminan Konstitusional Negara Hukum
Tribunnews.com – Ahli Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menilai, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai Mahkamah Agung (MA), menjadi momen penting dalam memperbaiki sistem peradilan. Yang ternyata, menurutnya, hingga saat ini belumlah bersih dari perilaku koruptif. “Hal ini tentunya harus diapresiasi bahwa pimpinan KPK yang baru membuktikan, mereka bukanlah...
Read More

TERPOPULER

TERFAVORIT

Road To Kongres, KAI Gelar Talkshow Refleksi Demokrasi
May 24, 2024
Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024