Tempo.co – Nama Ifa Sudewi dan Hasoloan Sianturi mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi. Sebab, Ifa dan Hasoloan merupakan majelis hakim yang memutus perkara penyanyi Saipul Jamil. Rohadi diduga menerima uang suap agar Saipul divonis ringan. Bagaimana harta kekayaan Ifa dan Hasoloan? Ifa adalah Wakil Ketua PN Jakarta...Read More

Sindonews.com – Afriady Putra, kuasa hukum Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang, Bengkulu Badaruddin Bachin menyatakan, kliennya tidak menerima uang suap secara langsung dalam kasus dagang perkara di PN Kepahiang, Bengkulu. “Dia tidak menerima suap dari pemberi, dia hanya diberi oleh salah satu hakimnya. Jadi dia dikasih fee oleh hakimnya,” ujar Afriady saat dikonfirmasi, Jumat...Read More

Okezone.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua dan James Arifin Sianipar. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi kasus suap pembahasan dua raperda reklamasi Teluk Jakarta untuk tersangka Mohmamad Sanusi (MSN). “Keduanya bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MSN,” kata Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat...Read More

Republika.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan tujuh tersangka baru pengembangan kasus suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ketujuh tersangka tersebut adalah anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. “Semuanya adalah anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, yaitu MA, BPN, GUM, ZES, BHS, ZH dan PS,”...Read More

Detik.com – Mahkamah Agung (MA) terus melakukan gerakan bersih-bersih pengadilan guna mewujudkan peradilan yang agung. Salah satunya dengan memecat para aparatnya yang nakal seperti terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). “Kami baru saja memecat panitera pengganti PN Jakpus inisial IR dan SE. Dipecat sebagai PNS, bukan dicopot lho ya,” kata Kepala Badan Pengawasan...Read More

Cnnindonesia.com – Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah, mengatakan tidak ada tenggat waktu dalam penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dengan terpidana Samadikun Hartono. Menurutnya, tenggat waktu tidak diperlukan karena terpidana sendiri sudah menyanggupi untuk membayar kerugian. “Terima ya terima dong. Dia (Samadikun) kan memang mau nyicil” katanya saat ditemui di gedung Kejaksaan...Read More

Tempo.co – Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan aliran uang untuk Teman Ahok. Politikus PDI Perjuangan, Junimart Girsang, menyebutkan uang tersebut berasal dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta yang diberikan melalui Sunny Tanuwidjaja, anggota staf khusus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Cyrus Networt, lembaga survei. Junimart Girsang tidak menjelaskan lebih spesifik pengembang yang ditengarai...Read More

Cnnindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kalau kerugian negara yang disebabkan oleh dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) lebih dari Rp2 triliun. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, temuan kerugian kerugian negara tersebut berdarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. “Yang KPK terima kerugian negaranya lebih dari Rp2 triliun, perhitungannya itu dari BPKP,”...Read More

Tempo.co – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan mengatakan lembaganya sedang berpikir untuk membuat kajian dan kerja sama dengan Mahkamah Agung untuk mencegah mafia peradilan. Banyak kasus suap yang terjadi di pengadilan dan melibatkan orang-orang pengadilan. “Tentu pencegahan ini tidak bisa dilakukan KPK sendiri, tapi kerja sama dengan MA mengenai masalah apa yang harus...Read More

Sindonews.com – Penangkapan seorang penegak hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mencoreng peradilan di Indonesia. Penangkapan ini semakin membuktikan bahwa beban manajerial di Mahkamah Agung (MA) dalam banyak aspek memang sudah overload, khususnya pengawasan pengadilan seharusnya memang berkonsentrasi penuh pada kewenangan justisial bukan penyelenggaraan peradilan pada tafsir yang terlalu luas. Peristiwa ini mengundang keprihatinan...Read More

Hukumonline.com – Beberapa kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami kekalahan terhadap upaya praperadilan khususnya mengenai sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka. Kekalahan KPK mestinya menjadi evaluasi panjang agar ke depan keputusan KPK dalam memproses hukum seseorang sehingga tidak ada celah dipraperadilankan. Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan dari sejumlah kasus yang dipraperadilankan sejak...Read More

Berikut adalah beberapa foto dokumentasi yang sempat diabadikan dalam acara HUT Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Solo yang diselenggarakan bersama dengan Rapimnas KAI.Read More