KPK Sebut Dugaan Kerugian Korupsi e-KTP Lebih Rp2 Triliun
KPK Sebut Dugaan Kerugian Korupsi e-KTP Lebih Rp2 Triliun

KPK Sebut Dugaan Kerugian Korupsi e-KTP Lebih Rp2 Triliun

KPK Sebut Dugaan Kerugian Korupsi e-KTP Lebih Rp2 Triliun

Cnnindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kalau kerugian negara yang disebabkan oleh dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) lebih dari Rp2 triliun.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, temuan kerugian kerugian negara tersebut berdarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

“Yang KPK terima kerugian negaranya lebih dari Rp2 triliun, perhitungannya itu dari BPKP,” ujar Agus di Gedung KPK, di Jakarta, pada Kamis (16/6).

Agus mengaku, kasus dugaan kerugian negara dari korupsi tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Namun, sedianya kasus tersebut akan naik ke dalam tahap penyidikan.

Tertundanya penanganan dugaan korupsi proyek e-KTP, kata Agus, disebabkan oleh penyidik KPK yang masih fokus menangani perkara lain. “Kasus e-KTP mau naik, penyidiknya kan masih menangani dua kasus,” kata Agus.

Dalam kasus itu, KPK baru menetapkan bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

Saat masih menjabat, Sugiharto diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus lalai dalam menjalankan proyek tersebut.

Sugiharto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024