Sindonews.com – Kasus dugaan suap yang melibatkan panitera pengadilan membuat prihatin banyak pihak. Apalagi peristiwa ini sudah beberapa kali terjadi. Dalam waktu beberapa bulan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap tiga orang panitera pengadilan. Terakhir penangkapan terhadap Santoso, panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan Indonesia masuk dalam kategori darurat penyalahgunaan...Read More

Tempo.co – Pengacara Osner Johnson Sianipar berniat menjadi kuasa hukum korban vaksin palsu. “Saya akan ke klinik di Ciracas yang disebut terdapat vaksin palsu di sana,” katanya  kepada Tempo melalui sambungan telepon, Sabtu, 2 Juli 2016. Osner  mengatakan empat hari yang lalu, orang tua seorang anak datang meminta perlindungan hukum. Orang tua yang tak disebutkan...Read More

Inilah.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan usai libur Lebaran, pihaknya akan memanggil Mahkamah Agung terkait maraknya oknum pengadilan yang terjerat kasus korupsi. “Ya kita rencana (panggil MA). Usai libur lebaran. Kita masuk tanggal 18 Juli,” katanya di Jakarta, Jumat (1/7/2016). Menurut Ruhut, peradilan Indonesia harus direformasi dan semua aparat...Read More

Sindonews.com – Panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) M Santoso telah resmi jadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai menyandang gelar tersangka, dia dijebloskan ke dalam rumah tahanan (rutan). Santoso usai menjalani pemeriksaan intensif di KPK pada Jumat 1 Juli 2016 pada pukul 17.40 WIB. Dia keluar Gedung KPK sudah mengenakan rompi tahanan...Read More

sindonews.com – Mahkamah Agung (MA) diminta mengakui kegagalannya dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap hakim atau aparatur nonhakim‎. Terulangnya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap panitera pengganti pengadilan, dianggap bukti kegagalan MA dalam membina atau melakukan pengawasan terhadap hakim atau aparatur nonhakim‎. Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai, MA harus bertanggung jawab atas terulangnya...Read More

Hukumonline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait rencana pembangunan 12 proyek ruas jalan di Sumatera Barat (Sumbar) yang melibatkan anggota Komisi III DPR RI I Putu Sudiartana (IPS). Selain Putu, empat tersangka lain adalah sekretaris pribadi IPS berinisial NOP, SHM seorang pengusaha, YA (pengusaha) dan Suprapto (SPT), Kepala...Read More

Hukumonline.com – Pengurus Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/6) siang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua APPTHI St Laksanto mengatakan, pihaknya melaporkan bahwa asosiasi yang terdiri dari sekitar 180 perguruan tinggi hukum di Indonesia tersebut telah membentuk tim panel eksaminasi putusan Mahkamah Agung (MA). Tim...Read More

Hukumonline.com – Mahkamah Agung (MA) akhirnya memutuskan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) atas praperadilan yang dimohonkan oleh mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo. Permohonan PK tersebut diperiksa oleh Hakim Agung Dr. Salman Luthan sebagai ketua, Sri Murwahyuni dan MS Lumme sebagai anggota. Putusan yang diketok pada 16...Read More

Hukumonline.com – Tertangkapnya sejumlah aparatur pengadilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini semakin mengarahkan persepsi publik akan ‘ketidakberesan’ pada lembaga peradilan di Indonesia di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) itu. Banyak pihak menenggarai persoalan lemahnya pengawasan baik di internal MA maupun eksternal menjadi penyebab oknum tertentu masih bebas melancarkan aksinya. Direktur Ekeskutif Lembaga Kajian...Read More

Cnnindonesia.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta aparat penegak hukum agar menjatuhi hukuman berat kepada pelaku pemalsuan vaksin karena apa yang diperbuat itu membahayakan kesehatan masyarakat. “Pembuat vaksin palsu harus dipidana seberat-beratnya, itu memang sungguh-sungguh kriminal,” katanya di Semarang, Minggu. Menurut Ganjar, tindakan para pemalsu vaksin tersebut tidak bisa ditoleransi apapun alasannya. Hal tersebut...Read More

Tempo.co – Sejumlah kejanggalan mencuat dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan di Badan Legislasi,  Dewan Perwakilan Rakyat. “RUU ini sudah mangkrak, kenapa tiba-tiba dikejar untuk paripurna?” ujar Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani dalam diskusi di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu,  26 Juni 2016. Julius menuding penyusunan RUU Pertembakauan sarat pelanggaran...Read More

Sindonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi serta tidak meminta dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) kepada masyarakat atau perusahaan. Imbauan tersebut disampaikan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, dalam rangka mengahadapi hari raya Idul Fitri tahun 2016. Imbauan ini ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua...Read More