Tempo.co – Delapan orang tua calon Taruna Akademi Polisi (Akpol) di Polda Jawa Barat akan mengugat surat keputusan Kapolda Jabar soal kebijakan penerimaan calon siswa baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kebijakan yang tertuang dalam surat keputusan itu dianggap tidak adil lantaran Kapolda Jabar disinyalir lebih memprioritaskan calon siswa asli putra daerah. Salah satu...Read More

Okezone.com – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas pesan singkatnya atau SMS yang dikirimkan kepada Jaksa Yulianto. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pun ikut menyoroti kasus yang menimpa Hary Tanoe. Menurutnya, dalam hukum seharusnya unsur pidana harus dicari terlebih dahulu sebelum memperkarakan sesuatu. Mahfud...Read More

Okezone.com – Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai tidak pantas mengeluarkan pernyataan Hary Tanoesoedibjo tersangka kasus SMS ke Jaksa Yulianto, karena perkara itu sendiri masih di ranah kepolisian dan baru proses penyelidikan. Hary Tanoe sendiri masih sebatas saksi. “Harusnya yang lebih pantas mengeluarkan statement itu Kapolri atau Kabareskrim. Itu lebih pantas,” kata Presiden Kongres Advokat Indonesia...Read More

Republika.co.id – Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Korps Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami deadlock. Ini setelah wakil dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Otok Kuswandar tetap bersikeras agar Korpri bersifat nonkedinasan. Mandeknya pembahasan ini disayangkan oleh Koprs Pegawai Negeri Sipil (Korpri). “Sampai dengan rapat harmonisasi yang keempat ini pembahasan masih macet,” ujar...Read More

Korpri.id – Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri) menyayangkan deadlock alias mandeknya Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Korps Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembahasan tersebut menemui jalan buntu lantaran Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Otok Kuswandaru tetap bersikukuh agar Korpri bersifat nonkedinasan. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional...Read More

Kabargrind.com – Bagi Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Advokasi Christoporus Taufik, melatih masyarakat untuk melek hukum harus dimulai dari pendidikan yang cukup, tanpa itu, dia meyakini masyarakat akan memandang hukum sebagai barang mewah dan keadilan hanya dimiliki oleh segelintir orang. “pendidikan hukum itu akan sejalan dengan pendidikan yang lain, jadi selama pendidikan lain...Read More

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokasi Indonesia (DPP KAI) inginkan para advokat dekat dengan masyarakat, sehingga dengan demikian agar di masyarakat terbangun kesadaran hukum. Juga advokat nantinya akan semakin tahu keinginan masyarakat. “Di KAI banyak figur-figur yang dekat dengan masyarakat, seperti Bung Henry dekat dengan media, artis dan seniman. Saya berharap media juga bisa juga ikut...Read More

Detik.com – Rancangan undang-undang penyiaraan (RUU Penyiaran) akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada akhir masa sidang ini, dan disahkan sebagai RUU Penyiaran inisiatif DPR. Demikian informasi yang disampaikan oleh Abdul Kharis Almansyuri, Ketua Komisi I DPR dalam jumpa dengan wartawan beberapa waktu yang lalu. Artinya, RUU Penyiaran tersebut sudah melewati pembahasan yang mendalam....Read More

Detik.com – DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengeksekusi hukuman terhadap 108 advokat yang sudah berkekuatan hukum tetap . Sebanyak 12 advokat dari jumlah tersebut diberhentikan secara tetap alias dipecat. Dalam siaran pers DPN Peradi, Senin (12/6/2017), Sekjen Peradi Thomas E. Tampubolon mengatakan, Sebanyak 66 advokat diberhentikan sementara, 22 advokat menerima peringatan keras, 8 advokat menerima...Read More

Beritasatu.com – Teddy juga menilai positif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu itu penting untuk menurunkan dan mencegah korupsi di samping menaikkan penerimaan pajak. “Yang penting, para pembayar pajak bisa diyakinkan bahwa pajak yang dibayar semuanya masuk kas negara dan dimanfaatkan dengan baik bagi...Read More

Jpnn.com – Peraturan Pemerintah (PP)‎ tentang THR dan gaji ke-13 untuk PNS sudah diteken Presiden Joko Widodo. Dengan demikian pembayarannya sudah bisa dilakukan mulai 13 Juni. Menurut‎ ‎Kabid Penyusunan Kebijakan Gaji SDM Aparatur‎ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Diah Faraz, pembayaran gaji ke-14 alias THR dan gaji ke-13 dilakukan secara terpisah. Hal...Read More

Jawapos.com – Advokat Muda Taufan Hunneman menyambut baik terbentuknya Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), kemarin (29/5). Menurut Taufan, keberadaan FAPP sangat penting untuk ikut menjaga nilai-nilai ajaran Pancasila di masyarakat. Termasuk dalam kaitannya dengan memerkokoh NKRI, serta mendukung pemerintahan yang sah berdasarkana sistem demokrasi. “Karena apa, Indonesia sudah berkomitmen penuh bahwa Pancasila telah menjadi dasar negara...Read More