GARUT, (PR).- Bidan yang baru saja diangkat menjadi pegawai negeri sipil merasa kaget atas diamankannya sejumlah rekan sesama bidan dan pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut oleh Tim Saber Pungli Polda Jabar. Tak disangka, pengangkatan 149 bidan di Kabupaten Garut sebagai PNS bakal berujung kasus hukum. Seorang bidan yang tak ingin diungkap...Read More
Riyadh, NU Online — Reformasi dalam berbagai bidang terus dilakukan Kerajaan Arab Saudi untuk menyukseskan Program Transformasi Nasional (NTP) 2020 dan Visi 2030. Salah satunya adalah dengan memperbolehkan pengacara perempuan untuk membela kliennya di pengadilan. “(Pengacara perempuan) Diperbolehkan membela klien di pengadilan nasional,” tulis Kementerian Kehakiman Arab Saudi seperti dilaporkan Arab News, Selasa (8/5). Reformasi...Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Kasus TKI bermasalah meningkat. Pada Januari 2018 sampai Maret 2018 Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI menangani sekitar 800 kasus. Jumlah ini naik jika dibanding 2016-2017, dimana SBMI menangani 1.500 kasus. Menurut Ketua Umum SBMI, Hariyanto, naiknya kasus TKI bermasalah bukan menandakan banyaknya pelanggaran. Namun ini bisa berarti semakin tinggi kesadaran para...Read More
VIVA – Ketua Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Rokhimat S. Habieb menegaskan, organisasinya tetap akan melakukan dakwah, meskipun PTUN telah memutuskan untuk memenangkan pemerintah yang telah mencabut status badan hukum HTI. Langkah tersebut, menurutnya, mengacu dari pernyataan perwakilan dari Kemkum dan HAM di persidangan. “Jadi pada sidang kemarin ada hal yang menarik yang disampaikan wakil...Read More
Jakarta, medcom.id : Kuasa hukum korban penipuan umrah First Travel Aldwin Rahadian menyebut Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan sudah memiliki niat jahat untuk menipu. Aldwin mengatakan dalam persidangan terungkap Andika dan Anniesa mengaku mendapatkan gaji ratusan juta per bulan namun bertolak belakang dengan promo umrah yang sangat murah. “Dari awal mereka sudah banyak berbohong dan...Read More
INDOPOS.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno masih menunggu laporan dari Dinas Perhubungan (Dishub), terkait aksi deklarasi politik di kawasan car free day (CFD). Berdasarkan laporan tersebut, tentu ada sanksi bagi panitia aksi yang digelar pada Minggu (5/5) lalu. ” Kalau aksi di CFD, kami menunggu laporan dari Dishub,” ujar Sandiaga, Senin (7/5)....Read More
tirto.id – Beberapa relawan Jokowi yang tergabung dari beberapa elemen terlihat memantau langsung jalannya sidang gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan agenda pembacaan putusan pada Senin (7/5/2018) di PTUN Jakarta, Sentra Primer, Cakung, Jakarta Timur. Menurut Sri Mulyati dari Barisan Dukung Jokowi (Badjo), kedatangan dirinya dan beberapa relawan lain memang setiap Kamis untuk menghadiri jalannya...Read More
Jakarta, detik.com – Koalisi Antimafia Hutan mengecam putusan Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh terkait putusannya terhadap PT Kalista Alam. Vonis PN Meulaboh yang menganulir denda PT Kalista Alam Rp 366 miliar dianggap janggal. Koalisi Antimafia Hutan yang terdiri dari beberapa LSM, di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW), Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Yayasan Lembaga Bantuan...Read More
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap lebih jauh kasus yang melibatkan Yaya Purnomo (YP). Saat ini YP menjabat sebagai Kepala Seksi di Ditjen Perimbangan Keuangan. Jumat (4/5), Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, terhadap sembilan aparatur sipil negara, di antaranya YP. Mereka...Read More
Washington, jurnas.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempertanyakan perlunya memiliki hakim imigrasi. Dalam pidatonya, Trump menyebut keberadaan hakim imigrasi bagian dari kekonyolan sistem hukum di AS. “Apakah menurut Anda negara lain memiliki hakim? Kami seperti memberi mereka (imigran) uji coba,” kata Trump dilansir dari Independent. Trump juga mengkritik kelengahan imigrasi AS terhadap 160...Read More
Online Bekasi.com – Kuasa Hukum Rahmat Effendi, Naupal Al Rasyid menilai, laporan kliennya oleh alumni 212 ke Bareskrim Mabes Polri “salah kamar” alias tidak sesuai dengan pasal yang sesuai. Rahmat Effendi adalan calon wali kota Bekasi petahana periode 2018-2023. “Laporan tidak berkepastian hukum,” kata Naupal kepada Online Bekasi, Sabtu (5/5). Rahmat dilaporkan oleh anggota Alumni...Read More
Analisadaily (Medan) – Penyidik Polda Sumut dipastikan akan bersikap profesional dan transparan dalam penanganan kasus yang menjerat mantan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol F. Hal itu ditegaskan Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian Djajadi. Menurutnya, proses hukum harus berjalan dan sudah menjadi tugas serta tanggung jawab Polri. “Namun di sisi...Read More
