Koopssusgab TNI Bersifat Sementara, Pengamat: Butuh Payung Hukum
Koopssusgab TNI Bersifat Sementara, Pengamat: Butuh Payung Hukum

Koopssusgab TNI Bersifat Sementara, Pengamat: Butuh Payung Hukum

Bisnis.com, JAKARTA— Wacana diaktifkannya kembali kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI sebagai langkah penanggulangan masalah terorisme terus mencuat.

Pengamat Pertahanan Susaningtyas N H Kertopati menilai jika itu terjadi, Koopssusgab bersifat sementara atau temporary karena kebutuhan mendesak dan harus memiliki paying hukum berupa undang-undang yang jelas.

“Koopssusgab didirikan karena ada situasi mendesak itu, kan sifatnya juga temporary, harus ada UU yang memayunginya,” ujarnya dalam diskusi bertema Koopssusgab, RUU Antiterorisme, Deradikalisasi, Sabtu (19/5/2018).

Sebagai gambaran, pada saat posisi Panglima TNI dijabat Jenderal TNI Moeldoko pada 2015, pasukan gabungan itu pernah dibentuk sebagai antiteror.

Pasukan antiteror tersebut diisi prajurit-prajurit pilihan dari satuan-satuan khusus di tubuh TNI yaitu Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo TNI AU.

Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan mengatakan, gabungan pasukan khusus itu saat ini dibekukan. Namun, pascakejadian serangan teroris baru-baru ini, Moeldoko sempat mengangkat wacana pembentukan kembali pasukan khusus itu.

Bahkan, sebelumnya, Moeldoko sempat mengatakan presiden sudah tertarik dengan rencana tersebut.

Susaningtyas menjelaskan, payung hukum dalam hal ini sangat penting agar tak terjadi tumpang tindih antara kepolisian dan TNI. Karena sejatinya, di Indonesia, penanganan kasus terorisme masuk tindak pidana yang ditangani polri.

Di sisi lain, Susaningtyas mengatakan, TNI bisa dilibatkan dalam pemberantasan terorisme karena diatur dalam UU TNI dan termasuk ke dalam operasi militer selain perang.

“Apalagi kalau memang mengancam objek vitalitas,” ujarnya.

Baca Juga : Penjelasan MUI Soal Hukum Mengurus Jenazah Teroris

1 Response

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024
The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024