Matamatapolitik.com — Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia terhadap kasus Bank Century masih terus berlanjut. Dibebaskan Juli lalu, Robert Tantular–pria di tengah pusaran kasus–diberikan larangan untuk meninggalkan Indonesia. Setidaknya 40 pejabat pemerintah dan swasta yang terhubung ke Bank Century dan penerusnya Bank Mutiara dan Bank J Trust Indonesia telah diinterogasi oleh KPK sejak lembaga tersebut...Read More

Denpasar, detik.com – Pemerintah Provinsi Bali telah merampungkan RUU tentang Provinsi Bali. RUU Provinsi Bali ini diharapkan bisa menjadi landasan payung hukum untuk memproteksi eksistensi kearifan lokal Bali. RUU Provinsi Bali ini akan diajukan sebagai usulan revisi UU Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT. Apalagi UU Nomor 64...Read More

KAIRO, iNews.id – Pengadilan Mesir menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada pembawa acara televisi, Minggu (21/1/2019), karena mewawancarai seorang pria gay tahun lalu. Mohamed Al Gheiti, yang beberapa kali menyatakan pendiriannya terhadap komunitas LGBT, dituduh mempromosikan homoseksualitas dan penghinaan terhadap agama. Dilaporkan AFP, Senin (21/1/2019), pengadilan pelanggaran ringan di Giza juga mendenda Al Gheiti sebesar...Read More

RMOL. Kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras menanti Ahok. Desakan agar proses hukum dilakukan usai pemilik nama Basuki Tjahaja Purnama itu keluar dari Rutan Mako Brimob banyak disuarakan. “Dari sisi waktu memang sudah saatnya Ahok dibebaskan. Tapi seperti kasus RS Sumber Waras saya kira tetap harus dilanjutkan. Sepanjang alat bukti cukup,” ujar mantan...Read More

RAKYATKU.COM – Kasus penipuan yang melibatkan politikus Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan akhirnya berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan calon wali kota Medan itu. Awalnya, Ramadhan Pohan ditetapkan tersangka atas kasus penipuan. Saat hendak maju pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2016, dia meminjam uang miliaran...Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Artis Tyas Mirasih, belum mengetahui jika ia akan dilaporkan oleh Maryke Harris Pohu, nenek dari anak bernama Amandine. Maryke akan melaporkan artis dengan inisial TM ke Polda Metro Jaya. TM yang dimaksud adalah Tyas Mirasih lantaran Tyas adalah tante dari Amandine. Ia juga mengurus Amandine beberapa waktu terakhir. Namun, pihak Tyas belum...Read More

Jakarta, Detik.com – Kelakuan seorang hakim berinisial Y di Lampung yang digerebek warga karena sedang berduaan dengan dua wanita di rumah dinas dinilai mencoreng nama baik hakim. Komisi Yudisial (KY) berharap hakim itu dipecat. “KY prihatin atas peristiwa tersebut karena masih ada hakim integritasnya tidak mencerminkan dia sebagai penegak hukum dan keadilan dan sebagai hakim,”...Read More

tirto.id – Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Novel Baswedan akan bekerja sama dalam proses pengusutan kasus penyiraman air keras. Hal tersebut diungkapkan Dedi usai Ketua KPK Agus Rahardjo berbicara dengan Novel Baswedan. “Novel sudah menyampaikan secara lisan ke Agus Rahardjo, dia akan kooperatif, memberikan keterangan jika dibutuhkan,” ujar Dedi di Mabes...Read More

RMOL. Mahasiswa hukum perlu cepat beradaptasi dalam rangka meningkatkan kualitas. Sebab, perilaku masyarakat juga mengalami perubahan yang cepat. Begitu kata dosen hukum Universitas Bung Karno (UBK) Azmi Syahputra di sela pelatihan keterampilan hukum yang digelar Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa), Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha) dan Polres Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu (19/1). Azmi pun memuji...Read More

JawaPos.com – Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai membuka diri terhadap satuan gabungan Polri yang dibentuk untuk mengusut kasusnya. Sempat menolak, kabarnya kini Novel mendukung langkah-langkah tim tersebut. Terbukanya sifat Novel kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, tak lepas dari campur tangan Ketua KPK Agus Rahardjo. “Ya...Read More

JAKARTA, Sindonews.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat pesimis terhadap kualitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia untuk lima tahun ke depan setelah menyaksikan debat pertama capres-cawapres pada Kamis malam, 17 Januari 2019. Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan menilai secara keseluruhan, kedua pasangan capres-cawapres tidak menawarkan gagasan yang visioner terkait rule...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai debat Pilpres atau Pemilihan Presiden 2019 pertama antara pasangan calon presiden Joko Widodo alias Jokowi – Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno masih normatif. Terutama yang menyangkut isu korupsi. “Masih normatif, sangat kurang nendang,” ujar Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang saat dihubungi, Jumat 18, Januari...Read More