indopos.co.id – Pakar hukum tata negara menekankan pemenang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ditentukan dengan mekanisme peraih suara terbanyak atau mayoritas. “Berhubung capres kita hanya dua pasang maka yang berlaku adalah suara terbanyak,” kata pakar hukum tata negara dan pemerintahan Prof Juanda dihubungi di Jakarta, Sabtu (20/4/2019). Sebelumnya beredar pesan melalui media WhatsApp, yang...Read More

DENPASAR, BALIPOST.com – Saat ini beredar narkotika jenis baru yang disebut happy water. Narkoba yang dikemas dalam bungkus minuman sachet ini sudah beredar dan BNNP Bali beserta jajarannya sudah melakukan antisipasi supaya tidak sampai masuk Bali. Happy water ini diselundupkan dari Malaysia dan per sachet dijual Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta. “Kasus ini...Read More

JawaPos.com – Berita bohong alias hoax masih saja tersebar usai pemilihan umum serentak pada Rabu (17/4). Bahkan banyak akun-akun yang menyebarkan narasi-narasi bernada provokasi usai proses hitungan cepat atau quick count dari beberapa lembaga survei. Menindaklanjuti ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bakal bertindak tegas kepada para pembuat atau penyebar hoax. Hal itu disampaikan Kepala Divisi...Read More

VIVA – Tokoh senior Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif atau kerap disapa Buya Syafii, meminta kepada dua pasangan calon di Pilpres 2019 agar menempuh jalur hukum jika ada sengketa terkait penyelenggaraan Pemilu 2019. Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini meminta kepada kedua paslon agar menggunakan jalur hukum terkait sengketa Pemilu 2019 karena Indonesia merupakan negara hukum. Buya...Read More

Medcom.id, Jakarta: Pemerintah akan membentuk tim khusus yang akan menghadapi permasalahan diksriminasi produk sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Tim akan berisi kementerian/lembaga, pelaku usaha, hingga kuasa hukum demi melawan diskriminasi sawit. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan pembentukan tim ini merupakan hasil dari kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di...Read More

TABLOIDBINTANG.COM – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau kepada pihak yang keberatan dengan proses Pemilu 2019, untuk menggunakan mekanisme konstitusional, yaitu hukum yang berlaku. Tito Karnavian menuturkan, jika pelaku pelanggaran adalah peserta pemilu, silakan melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. “Laporkan ke Bawaslu sesuai tingkatan yang ada,” kata Jenderal Tito Karnavian di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum,...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Meikarta, hunian yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali memasarkan unit barunya dengan harga mulai Rp 280 juta. “Lokasinya tepat di University District, dan untuk sosialisasi ke masyarakat kini sedang dipamerkan di Grand Metropolitan Bekasi,” kata Chief Marketing Officer Meikarta, Ferry Thahir, di Jakarta, Kamis, 18 April 2019. Ferry mengatakan,...Read More

tirto.id – TNI dan Polri mengadakan Apel Gabungan Kesiapsiagaan dalam menyongsong pemilu. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono sebanyak 38 ribu personel gabungan dikerahkan untuk hari pencoblosan pada 17 April mendatang. Ada 23 ribu personel Polda Metro Jaya dan 15 ribu personel Kodam Jaya,” ujarnya di halaman Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu...Read More

indopos.co.id – Belum lama ini, kasus kekerasan fisik antar anak di bawah umur yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat, menjadi sorot publik. Melihat proses hukum yang bergulir, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengambil sikap untuk mengawal kasus yang kini menjerat pelaku pengeroyokan. Yohana Susana Yembise juga mendorong agar penyelesaian kasus pengeroyokan...Read More

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana akuisisi Bank Permata oleh Bank Mandiri dinilai akan membuat sinergi yang baik untuk kedua Bank. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah, tentang single presence policy (aturan kepemilikan tunggal) yang bertujuan agar perbankan Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Praktisi hukum perbankan dari Dentons HPRP, Giovanni Mofsol Muhammad, menyampaikan, bahwa aksi...Read More

Hukumonline.com — Mahkamah Konsitusi (MK) menolak uji materi Pasal 458 ayat (6) UU No. 7 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait penyelenggara pemilu harus datang sendiri tanpa diwakilkan dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun, dalam putusannya MK menegaskan advokat dalam proses persidangan DKPP masih dapat berperan sebagai penasihat hukum, bukan kuasa hukum. “Menolak...Read More

jpnn.com, JAKARTA – Penyanyi dangdut Ridho Rhoma kecewa masa hukumannya terkait kasus narkoba ditambah menjadi 1,5 tahun sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Sebab dirinya merasa telah menjalani masa hukuman, khususnya rehabilitasi. “Sangat kecewa sekali, di mana rasa keadilan di sini. JPU melakukan kasasi dan ini putusannya berbeda dengan PN Jakarta Barat. Kecuali, misalnya kami...Read More