tirto.id – Anggota Majelis Hakim Mahkaman Konstitusi Saldri Isra dalam lanjutan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) mengatakan bahwa sebagian bukti yang diajukan oleh pemohon tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga belum bisa diverifikasi. “Ini kan belum bisa diverifikasi sehingga tidak bisa disahkan hari ini karena berkas-berkas itu tidak disusun sebagai layaknya ketentuan yang...Read More

Jakarta, detik.com – Sidang sengketa Pilpres 2019 akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pagi ini. Dalam sidang tersebut KPU, Bawaslu dan tim hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin akan membacakan jawaban atas dalil yang diajukan pemohon yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sidang akan digelar di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019), pukul 09.00...Read More

Suara.com – Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono memastikan mundurnya agenda persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 tidak akan mempengaruhi jadwal putusan sidang. Fajar memastikan sidang putusan PHPU Pilpres 2019 selambatnya tetap akan digelar pada 28 Juni 2019. Fajar menerangkan sebagaimana jadwal sidang agenda pemeriksaan saksi dan bukti mestinya berjalan sedari 17...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberi sinyal menolak permohonan penangguhan penahanan Mayor Jenderal (Purnawirawan) Kivlan Zen. Surat permohonan itu disampaikan tersangka kasus kerusuhan 22 Mei Kivlan, melalui penasihat hukumnya pada Rabu pekan lalu, 19 Juni 2019. “Sudah ada, surat (Kivlan) sudah masuk ke saya. Tapi saya tidak mungkin mengintervensi hukum,”...Read More

VIVA – Komisi Disiplin (Komdis) PSSI telah melakukan sidang terkait Liga 1 2019, Jumat kemarin, 14 Juni 2019. Dari hasil sidang, ada 9 hukuman dijatuhkan. Tujuh hukuman di antaranya diberikan kepada enam klub. Hukuman terkait berbagai pelanggaran yang terjadi. Seperti pelemparan botol oleh suporter hingga menyalakan flare. Sementara itu, dua hukuman lainnya diberikan kepada dua...Read More

wartaekonomi – Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto untuk segera membubarkan Tim Asistensi Hukum. Asfinawati dengan tegas mengatakan keberadaan tim tersebut inkonstitusional. “Kami mendesak Menko Polhukam untuk segera membubarkan Tim Asistensi yang dibentuknya melalui Menko Polhukam No 38 Tahun 2019,” ujar Asfinawati...Read More

Liputan6.com, Jakarta Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Bivitri Susanti menilai sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa hasil Pilpres 2019 adalah sosok yang dapat dipercaya. “Mereka semua adalah sosok yang dapat dipercaya, pengawasan di MK pun juga terbuka dan transparan,” ujar Bivitri dikutip dari Antara di...Read More

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap 3 orang tersangka dalam kasus suap perizinan tinggal Warga Negara Asing (WNA). Ketiga tersangka yang penahanannya diperpanjang tersebut antara lain: Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie; Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Yusriansyah Fazrin; dan Direktur PT Wisata Bahagia juga...Read More

JawaPos.com – Tim hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta kepada mejelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurut tim hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, permohonan tersebut akan sulit dikabulkan. Anggota tim hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, Taufik Basari mengatakan, ada persyaratan dan kondisi yang harus dipenuhi, sehingga pasangan calon (paslon) yang mengikuti pemilu didiskualifikasi. Selain itu,...Read More

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai pemindahan narapidana korupsi KTP-el, Setya Novanto dari Lapas Sukamiskin Bandung ke Lapas Gunung Sindur Bogor setelah kepergok pelesiran ke Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. “KPK menghargai pemindahan napi tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2019. Berulangnya kasus narapidana yang bisa berada di luar...Read More

JAKARTA, (PR).- Mabes Polri memastikan tidak memberikan fasilitas berupa senjata api maupun senjata tajam bagi anggotanya yang bertugas di Gedung Mahkamah Konstitusi dan sekitarnya. Mereka yang bertugas dalam pengamanan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) hanya dibekali peralatan standar untuk pengamanan. Seperti tameng, gas air mata, dan water canon. “Oleh karenanya aparat yang bertugas bisa mematuhi...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan lima dalil bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilihan presiden 2019. Dua dalil dibacakan oleh ketua tim kuasa hukum Prabowo, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi hari ini, Jumat 14 Juni 2019. Tiga dalil...Read More