Soal Tim Asistensi Hukum, YLBHI Minta Ini ke Wiranto...
Soal Tim Asistensi Hukum, YLBHI Minta Ini ke Wiranto...

Soal Tim Asistensi Hukum, YLBHI Minta Ini ke Wiranto…

wartaekonomi – Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto untuk segera membubarkan Tim Asistensi Hukum. Asfinawati dengan tegas mengatakan keberadaan tim tersebut inkonstitusional.

“Kami mendesak Menko Polhukam untuk segera membubarkan Tim Asistensi yang dibentuknya melalui Menko Polhukam No 38 Tahun 2019,” ujar Asfinawati di gedung YLBHI, Jakarta, Minggu 16 Juni 2019.

Di mana Surat Keputusan (SK) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang diteken pada 8 Mei 2019. Memasukkan nama 24 orang menjadi anggota tim dengan latar belakang yang berbeda beda.

Nama-nama tokoh yang masuk dalam Tim Asistensi Hukum ini diantaranya pakar hukum Muladi, Romli Atmasasmita dan Mahfud MD. Dan tim telah mulai bekerja mulai 8 Mei 2019 hingga 31 Oktober 2019.

Menurutnya YLBHI Tim yang diberi wewenang untuk mengkaji ucapan tokoh dan tindakan yang melanggar hukum pasca pemilihan umum serentak tahun 2019, dan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum tersebut, melanggar konstitusi.

“Tim ini inkonstitusional. Melawan hukum dan HAM serta mengancam demokrasi. Keberadaan tim tersebut semestinya segera dievaluasi dan dibatalkan oleh pemerintah,” tegasnya.

YLBHI menyayangkan Menko Polhukam Wiranto tak pernah menggubris masukan dan kritik penolakan pembentukan tim ini sejak awal, dan tetap bersikukuh membentuk tim ini.

“Meski telah dikecam keras dan dikritik oleh masyarakat sipil maupun lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman Republik Indonesia. Itu tidak menghentikan Iangkah Wiranto untuk tetap membentuk dan menjalankan tim asistensi tersebut,” katanya.

Baca Juga : Ahli Hukum: 9 Hakim MK Sosok yang Dapat Dipercaya

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024